Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISIONER Komnas Perempuan, Siti Aminah, mengaku menerima banyak aduan terkait sulitnya korban kekerasan seksual mendapatkan jaminan kesehatan, terutama pascaperadilan.
Pihak Komnas Perempuan menyebut telah mencoba mengomunikasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) soal jaminan kesehatan korban kekerasan seksual. Namun pihak BPJS Kesehatan menilai dana untuk korban telah didistribusikan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Kita pernah berkomunikasi di BPJS Kesehatan, ada pandangan kalau BPJS Kesehatan menilai dana untuk korban itu sudah didistribusikan, misalnya ke Kemen PPA dan LPSK. LPSK itu tidak mengover semua korban, hanya yang memenuhi syarat LPSK. Dan yang di-cover itu hanya selama peradilan berlangsung, yaitu di kepolisian, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah, saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (30/3).
Baca juga: Peserta Vaksinasi Bomba Grup dan Seknas Jokowi Lampaui Target
Siti Aminah menambahkan insititusi yang ada saat ini hanya menyediakan anggaran untuk korban yang mengklaim keadilannya melalui sistem peradilan pidana. Itu pun ada syaratnya. Siti menyebut tidak semua bisa mendapatkan akses layanan dari LPSK.
Sementara, Siti menjelaskan dampak dari kekerasan seksual itu berlangsung lama. Korban bisa mengalami psikomatis dan dampak itu menjalar pada kesehatan fisiknya. Sehingga sangat dibutuhkan konseling.
“Untuk paska putusan itu penting. Agar perawatan lanjutan seperti konseling, perawatan lanjutan kesehatan dalam pengertian fisik itu bisa dicover BPJS. Kalau misalnya tidak mandiri, ya ditanggungkan ke bpjs yang PBI itu lho, yang disupport pemerintah daerah,” kata Siti Aminah.
Untuk itu Komnas Perempuan terus mendorong RUU TPKS yang sedang dibahas, terkait hak korban untuk mendapatkan pengobatan, termasuk di dalamnya pengobatan lanjutan agar disepakati. Sehingga ada dasar hukum untuk mendorong perubahan aturan di tingkat bawah termasuk kebijakan BPJS.
“Paling tidak ada dasar hukumnya dulu. Bahwa korban punya hak untuk mendapatkan biaya pengobatan fisik maupun psikologis. Siapa aparatur negara yang berkewajiban? Oh ini BPJS atau JKN, misal. Maka JKN harus menaati UU yang ada dan melakukan perubahan,” pungkasnya.
Sementara, Humas BPJS, Iqbal Anas Ma’ruf, sampai berita ini terbit enggan berkomentar banyak. Pihaknya hanya menegaskan korban kekerasan seksual masuk dalam kriteria manfaat yang tidak dijamin dalam program JKN-KIS di pasal 52 Perpres 82 tahun 2018.
“Cek saja di Perpres. Kriteria itu tegas diatur. Manfaat yang tidak dijamin dalam program JKN-KIS,” tulisnya dalam pesan whatsapp saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (30/3). (H-3)
PERNYATAAN cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono, agar janda kaya menikahi pengangguran dianggap sebagai seksisme oleh Komnas Perempuan.
Bawaslu harus mampu mengenali dan melakukan pengawasan intensif pada beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Pemulihan pada pelapor/korban P penting dalam posisinya sebagai saksi pada peristiwa penembakan
Tim khusus yang ditugaskan untuk mengungkap kasus tidak boleh menutupi fakta apa pun yang mereka ditemukan, termasuk dugaan keterlibatan oknum polisi lain.
Imbasnya, timsus akan sulit mendapatkan keterangan dari istri Sambo yang menjadi saksi kunci peristiwa tersebut.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merespons dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh beberapa kontestan Miss Universe. Ketua Komnas Andy Yentriyani
Berikan pendidikan seks sesuai dengan usianya untuk bisa menetapkan batasan pada orang lain.
Kebiri kimia dilakukan lewat suntikan, menggunakan obat yang akan menurunkan kadar hormon testosteron yang nantinya akan berdampak pada berkurangnya libido atau dorongan seksual.
MA diminta menjatuhkan putusan kasasi pada terdakwa pemerkosa dua anak di Cibinong yang divonis bebas
Mahasiswa mendesak Ketua PN Cibinong mengevaluasi semua hakim dan memecat hakim yang membebaskan terdakwa pemerkosa.
"Saya sudah laporkan ke Pengadilan Tinggi dan Badan Pengawas. Sudah ada tim yang turun," kata dia.
Pada Selasa (30/4), Ketua PN Cibinong, Kabupaten Bogor Lendriati Janis resmi diberhentikan dan digantikan Irfanudin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved