Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional (Komnas) Perempuan menyoroti penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan oleh Polri. Korps Bhayangkara membentuk Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO), sebagai komitmen melindungi kelompok rentan.
Komnas Perempuan memandang langkah progresif Polri itu telah membantu melindungi hak-hak perempuan khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Maka itu, dalam momentum HUT ke-79 Bhayangkara Komnas Perempuan mengapresiasi Polri atas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-79, Komnas Perempuan mengapresiasi Kepolisian RI atas langkah progresif yang telah dilakukan dalam upaya melindungi hak-hak perempuan, terutama terhadap berbagai bentuk kekerasan yang mereka alami," kata Komisioner Komnas Perempuan Sundari dalam keterangannya, Rabu (25/6).
Sundari mengatakan pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Bareskrim serta rencana pengembangan hingga ke Polda dan Polres menunjukkan keberpihakan Polri kepada isu perempuan dan anak. Langkah itu, kata dia, juga bentuk keseriusan Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yang yang cenderung meningkat secara sistematis.
Menurutnya, peningkatan kapasitas dan profesionalisme yang dilakukan Polri terkait kasus kekerasan perempuan menjadi modal utama untuk memastikan proses hukum yang berpihak kepada korban. Komnas Perempuan mencatat dalam beberapa tahun terakhir, adanya perbaikan dalam pola kerja, pelibatan psikolog atau pendamping, serta penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan tersebut.
Komnas Perempuan meyakini ke depannya bila Polri dapat terus berbenah, akan menjadi institusi yang humanis dan inklusif
Bahkan, menjadi garda terdepan dalam memastikan negara hadir untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, sebagai korban kekerasan.
"Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Semoga Polri semakin profesional, presisi, inklusif, dan berpihak pada keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya," pungkasnya. (Yon/P-3)
Mantan jaksa senior Inggris menyebut polisi bergerak cepat saat kepentingan negara terancam, namun lambat dalam menangani laporan kekerasan seksual penyintas Jeffrey Epstein.
Dalam kondisi korban yang diduga tidak sepenuhnya sadar, terjadi dugaan tindakan persetubuhan atau pencabulan.
Disdikpora DIY membebastugaskan oknum guru ASN SLB di Yogyakarta terkait dugaan kekerasan seksual terhadap siswi. Simak kronologi dan sanksinya di sini.
Sorotan terhadap kasus tertentu harus menjadi momentum untuk memastikan korban mendapatkan akses nyata terhadap perlindungan hukum dan psikologis.
Kepolisian terus bergerak menelusuri setiap petunjuk terkait keberadaan tersangka AJ.
Child grooming dan pedofilia sering disamakan. Psikolog menjelaskan perbedaannya serta bahaya serius yang mengancam keselamatan anak.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Komnas Perempuan menegaskan Pasal 452 KUHP baru tetap memidana orang dewasa yang membawa lari anak meski atas dasar suka sama suka.
WAKIL Ketua Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, menilai aturan mengenai perzinaan dalam KUHP baru bisa mencegah terjadinya persekusi terhadap pelaku perzinaan.
Ia menjelaskan dalam pasal tersebut tidak ada orang yang dirugikan dapat dilaporkan dengan delik aduan oleh salah satu orangtua.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved