Polisi Inggris Dikritik Lebih Prioritaskan Kepentingan Negara ketimbang Korban Epstein

KEPOLISIAN Inggris kini menghadapi gelombang kritik tajam terkait penanganan kasus yang melibatkan mendiang miliarder Jeffrey Epstein. Mantan jaksa papan atas Inggris menyebut kepolisian telah mengecewakan para penyintas karena lebih memprioritaskan penyelidikan terhadap kepentingan negara dibandingkan laporan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Nazir Afzal, mantan Kepala Jaksa Penuntut untuk wilayah Inggris Barat Laut, menyoroti kontrasnya kecepatan kepolisian dalam menangani kasus ini. Menurutnya, tindakan cepat diambil terhadap mantan Pangeran Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor) dan mantan menteri kabinet Peter Mandelson atas tuduhan pembocoran informasi sensitif negara kepada Epstein. Keduanya telah ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan publik, meski membantah melakukan kesalahan.

"Negara Diutamakan, Perempuan Diabaikan"

Afzal mengungkapkan hingga saat ini, belum ada satu pun laporan terkait kekerasan seksual atau perdagangan manusia yang masuk ke tingkat penyelidikan kriminal penuh. Padahal, enam kesatuan polisi tengah memeriksa data penerbangan yang diduga membawa korban perdagangan manusia atas perintah Epstein ke Inggris.

Baca juga : Raja Charles III Siap Dukung Polisi Usut Skandal Pangeran Andrew dan Epstein

"Ketika negara menjadi korban, negara bergerak cepat. Namun, ketika perempuan diduga menjadi korban, negara nyaris tidak bergerak sama sekali," tegas Afzal kepada The Guardian. "Para korban merasa penderitaan mereka tidak diperlakukan dengan urgensi yang sama seperti dugaan pelanggaran terhadap kepentingan negara."

Senada dengan Afzal, mantan kepala kontraterorisme Inggris, Neil Basu, menyebut respons kepolisian saat ini "terlalu sedikit dan sudah terlambat" bagi para penyintas. Ia menekankan kredibilitas kepolisian akan runtuh jika terus melakukan kesalahan dalam menangani klaim-klaim ini.

Tantangan Dokumen dan Koordinasi

Pihak kepolisian beralasan bahwa mereka membutuhkan dokumen asli tanpa sensor dari Departemen Kehakiman AS (DoJ) untuk menindaklanjuti kasus ini. Saat ini, diperkirakan masih ada dua juta dokumen lain di AS yang menunggu untuk dipublikasikan.

Baca juga : Pangeran William dan Kate Middleton Akhirnya Buka Suara Terkait Skandal Epstein

Untuk mengatasi lambatnya proses, Afzal menyarankan agar satu badan nasional seperti National Crime Agency (NCA) mengambil alih koordinasi. "DoJ AS membutuhkan satu sosok tunggal yang bisa mereka ajak bicara," ujarnya.

Tekanan dari Berbagai Pihak

Kritik juga datang dari Penny East, CEO Fawcett Society, yang menegaskan bahwa tanggung jawab sejati bukan sekadar kehilangan gelar atau pekerjaan mewah, melainkan respons kuat dari sistem peradilan pidana.

Sementara itu, Natalie Fleet, anggota parlemen dari Partai Buruh yang juga pernah menjadi korban grooming, menyatakan kekhawatirannya jika suara korban hilang di tengah drama politik tingkat tinggi. "Kita ada di sini karena para perempuan pemberani berani bicara. Polisi harus memastikan korban merasa didengar dan didukung," kata Fleet.

Saat ini, penggeledahan masih berlanjut di kediaman lama Andrew Mountbatten-Windsor, Royal Lodge di Windsor, yang telah memasuki hari keenam. Meski begitu, juru bicara Dewan Kepala Polisi Nasional (NPCC) bersikeras bahwa tidak ada kejahatan yang diprioritaskan di atas yang lain. "Semua investigasi didorong oleh bukti, dan proses ini memakan waktu untuk memastikan ketuntasan," pungkasnya.  (The Guardian/Z-2)