Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengajak semua pihak bersama-sama meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan di sektor energi. Bintang menilai perempuan merupakan pendorong utama dalam transisi energi.
Menurutnya, kesetaraan dalam mengakses energi bagi perempuan akan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga akan mendorong pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesehatan keluarga, dan memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.
Baca juga: COP 4 Momentum Indonesia Pimpin Penyelamatan
"Kita perlu memastikan perempuan bisa mengakses energi yang bersih, terbarukan, dan terjangkau, sehingga nantinya akan menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya," kata Bintang dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Minggu (20/3/2022).
Menurutnya, permasalahan yang ada saat ini yaitu partisipasi perempuan di sektor energi terbarukan masih sangat kurang meski hampir separuh penduduk Indonesia dan dunia adalah perempuan.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021 melaporkan proporsi perempuan usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja hanya 54%, dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 82%.
Sementara itu, data BPS pada 2020 juga menunjukkan bahwa hanya 29% perempuan yang memiliki ijazah pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.
Ia menambahkan, keberadaan glass ceiling effect (batasan bagi kaum perempuan untuk maju) semakin mempersulit perempuan untuk mencapai posisi pengambilan keputusan teratas.
"Ke depannya, kita harus bekerja sama untuk mendorong kepemimpinan perempuan di sektor energi terbarukan, dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika," ujar Bintang.
Bintang menegaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Terbarukan. RUU ini masuk dalam daftar prioritas legislatif nasional dan diharapkan segera disahkan pada 2022.
Baca juga: Gargle Cegah Infeksi Saluran Nafas
Dalam penyusunannya, pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa isu-isu gender diakomodasi ke dalam rancangan tersebut.
"Kita juga harus memastikan bahwa kebijakan dan aksi dalam transisi energi dapat melibatkan dan memberikan manfaat bagi perempuan dan anak perempuan," tambahnya. (Iam/A-3)
DI setiap situasi konflik dan bencana, perempuan kini dipersepsikan dominan sebagai aktivis pendorong keadilan dan pembela hak asasi manusia di Indonesia.
Sofiani Temba Kanggu, 46, warga Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan hilang saat beraktivitas di Sungai Mondu pada Minggu (22/2).
Perjuangan untuk Palestina tidak hanya dilakukan melalui bantuan materi, tetapi juga melalui doa, edukasi, dan penyadaran masyarakat.
Amazon bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) kembali menggelar program Amazon Girls’ Tech Day untuk menginspirasi dan mempersiapkan generasi perempuan menghadapi masa depan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Gapki menggelar pertemuan 140 pemangku kepentingan di Palu untuk mendorong perlindungan pekerja perempuan dan penguatan prinsip kesetaraan gender di sektor sawit.
Komnas Perempuan ungkap 12 kelompok perempuan rentan alami diskriminasi 2020–2024, dari korban KDRT hingga buruh migran, desak pemerintah bertindak.
Dorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi terhadap para pekerja, termasuk perempuan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja perekonomian nasional.
PERNYATAAN cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono, agar janda kaya menikahi pengangguran dianggap sebagai seksisme oleh Komnas Perempuan.
Memperkuat kesetaraan gender bukan berarti diskriminasi terhadap salah satunya.
Akses pelayanan kesehatan bagi perempuan juga masih menjadi pekerjaan rumah karena belum memenuhi perspektif gender sesuai konvensi CEDAW.
Untuk pemilihan umum, seleksi kandidat dilakukan oleh sekelompok kecil yang kebanyakan laki-laki.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved