Jumat 26 November 2021, 14:55 WIB

Dinilai Sebagai Kejahatan Kemanusiaan, DPR Diminta Segera Sahkan RUU TPKS

Faustinus Nua | Humaniora
Dinilai Sebagai Kejahatan Kemanusiaan, DPR Diminta Segera Sahkan RUU TPKS

ANTARA /NOVRIAN ARBI
AKSI DUKUNG RUU TPKS: Massa Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan melakukan Aksi Selasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

 

GURU Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Sulistyowati Irianto mendesak Badan Legislasi DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pembahasan RUU tersebut perlu menggunakan hati nurani bukan sebaliknya membangun sentimen politik identitas yang mengaburkan substansinya.

"Selama ini KUHP menempatkan kejahatan kekerasan seksual sebagai kejahatan asusila saja. Padahal kekerasan seksual itu kejahatan kemanusiaan, sudah terlalu banyak bukti yang menunjukan bahwa korban bisa kehilangan nyawa. Dan itu bukan hanya bisa tapi sudah terjadi, mengalami trauma sepanjang hidup, kecacatan dan kehilangan masa depan. Jadi kekerasan seksual itu bukan crime against etics tetapi crime agaist humanity, harus dihentikan," ujarnya dalam diskusi virual, Jumat (26/11).

Sulistyo mengatakan bahwa korban-korban kekerasan seksual sudah sangat banyak. Banyak korban juga masih takut bersuara karena tidak ada payung hukum yang melindungi mereka di negara ini.

Perjuangan RUU TPKS itu pun sudah berlangsung lama, tarik ulur di legislatif hingga saat ini belum menemui titik terang. Padahal sejumlah syarat sudah dilengkapi dan semua berdasarkan pada evidence base dan temuan-temuan penelitian ilmiah. "Saya ajak teman-teman para wakil rakyat yang terhormat di Baleg itu untuk melihat syarat-syaratnya, secara filosofis, yuridis, dan sosisologis apakah RUU ini baik atau tidak," kata dia.

Lebih lanjut, dia meminta DPR mendengarkan suara-suara korban yang setiap tahun terus dilaporkan Komnas Perempuan. Angkanya terus bertambah, sehingga menggunakan hati nurani dalam membahas upaya perlindungan terhadap kejahatan kemanusiaan itu.

Dia menyebut pembahasan di DPR terhambat lantaran adanya sentimen politik identitas. Sementara korban terus berjatuhan menanti perjalanan RUU yang berlangsung hampir 9 tahun itu.

"Selama ini yang terjadi adalah bagaimana sentimen-sentimen politik itu dimunculkan untuk menghambat RUU ini sampai 9 tahun tidak segera kunjung disahkan. Padahal korbanya berjatuhan ribuan setiap tahun, setiap 2 jam ada 3 korban," tandasnya.(H-1)

 

Baca Juga

Dok. Pribadi

Santri Dibekali Kemampuan dan Pengetahuan Digital

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 Desember 2021, 01:32 WIB
Menurutnya, inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan di Perpres No. 114 tahun 2020 tentang...
Antara

Menkominfo Ingatkan Jangan Abai Terapkan Prokes

👤Ant 🕔Minggu 05 Desember 2021, 23:53 WIB
Tingkat kepatuhan protokol kesehatan mengalami penurunan, terutama menjaga jarak dan menghindari...
AFP

Kemenkes Pastikan Bantuan Logistik Penanganan Erupsi Semeru Terus Berjalan

👤Ant 🕔Minggu 05 Desember 2021, 23:48 WIB
Untuk fasilitas kesehatan, Kemenkes telah menyiapkan empat pos...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya