PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-Undang Nomo 12 Tahu. 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Diharapkan, aturan turunan beleid tersebut segera disahkan.
"Kan ada 4 Perpres (peraturan presiden) dan 4 PP (peraturan pemerintah). Itu harus ya secepatnya bisa diselesaikan," kata Ketua Panja Pembahasan RUU TPKS Willy Aditya saat dihubungi, Rabu (11/5)
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyampaikan aturan teknis sangat dibutuhkan. Salah satunya, menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
"(UPDT) kan ga banyak, karena beberapa daerah kan sudah punya," ungkap dia.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu mengapresiasi respons cepat Jokowi yang telah menandatangi UU TPKS. DPR bakal mengawasi implementasi aturan tersebut.
"DPR akan melakukan fingsi pengawasan secara mekanisme seusai dengan porsinya DPR," ungkapnya.
Ia menyebut keberadaan UU TPKS sangat dinantikan. Pasalnya, beleid tersebut mengisi kekosongan hukum dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual.
"Harapannya tentu ini bisa berjalan sebagai payung hukum untuk penegak hukum yang selama ini ada kekosongan," ujar Willy.
Selain itu, UU TPKS memberikan perlindungan bagi korban. Pasalnya, beleid tersebut mencantumkan sejumlah ketentuan hak korban kekerasan seksual yang wajib dijalankan.
"(UU TPKS) memberikan perlindungan yang optimal kepada para korban. Karena ini UU yang memiliki perspektif korban, dan berpihak kepada korban," pungkas Willy. (OL-8)
