Dukung Percepatan Pengesahan RUU TPKS, Komnas Perempuan Minta Fokus Pada Kepentingan Korban 

Korban Kekerasan Seksual Belum Dijamin JKN, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Pendukung

KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

3 Aturan Turunan UU TPKS Segera Dibuat

Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.

Sudah Lewat 2 Tahun, Presiden Diminta Segera Sahkan Aturan Turunan UU TPKS

Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.

Anies Janji Tak Akan biarkan Pemerkosa Melenggang Tanpa Dihukum

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum. 

Pengesahan 7 Regulasi Pelaksana UU TPKS Kian Mendesak

Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir

Darurat Kekersan Seksual, Seluruh Korporasi Wajib Membentuk Satgas PPKS

Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.

Nenek Saudah, Komnas Perempuan Desak Pemerintah Beri Layanan Pemulihan

Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.

Lestari Moerdijat Tekankan Pentingnya Keluarga Aman bagi Perempuan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Komnas Perempuan: Dalih Suka Sama Suka tak Berlaku, Bawa Lari Anak Tetap Dipidana

Komnas Perempuan menegaskan Pasal 452 KUHP baru tetap memidana orang dewasa yang membawa lari anak meski atas dasar suka sama suka.

Komnas Perempuan: Pasal Perzinaan KUHP Baru Bisa Cegah Persekusi

WAKIL Ketua Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, menilai aturan mengenai perzinaan dalam KUHP baru bisa mencegah terjadinya persekusi terhadap pelaku perzinaan.

Pasal Perzinaan KUHP Baru Dinilai Over Criminalization

Ia menjelaskan dalam pasal tersebut tidak ada orang yang dirugikan dapat dilaporkan dengan delik aduan oleh salah satu orangtua.

Dugaan Perkosaan di Aceh Tamiang, Komnas Perempuan: Kekerasan pada Perempuan tidak Kenal Situasi

Meski masih dugaan, kasus tersebut mencerminkan tidak ada ruang aman bagi perempuan.

Mitigasi Kerusakan Digital dengan Kecakapan dan Keadaban Digital

Perguruan Tinggi di Era AI

Sistem Moderate List Proportional Representation (MLPR): Titik Tengah Sistem Pemilu Proporsiona

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia