Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Kemenkum HAM mesti aktif dalam melacak keberadaan buronan-buronan tersebut sembari mengupayakan jalur formal melalui mutual legal assistance atau pun perjanjian ekstradisi antar negara.
Kita akan mengejar terus bersama penegak hukum. Kita akan melakukan asset recovery yang dimiliki di luar negeri."
Penangkapan buronan Maria Pauline Lumowa dari Serbia menutupi rasa malu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas bobolnya buronan Djoko Tjandra.
"Posisi Indonesia dalam isu Kosovo sudah tegas, yakni mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Serbia sebagai sesama anggota PBB," kata Yasonna.
Pemerintah sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.
Frekuensi perdagangan saham BBNI tercatat sebanyak 12.776 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 46,42 juta lembar saham senilai Rp222,23 miliar.
Menkum HAM Yassona Laoly menjelaskan, selesainya proses panjang pemulangan Maria Pauline Lumowa menjadi bukti kehadiran negara pada setiap upaya penegakan hukum.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang memimpin proses dari Serbia tersebut mengatakan Maria berhasil dibawa ke Indonesia berkat lobi tingkat tinggi.
"Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini tidak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara."
Maria Pauline Lumowa sebelumnya menggondol uang senilai Rp1,7 triliun dari BNI dengan Letter of Credit fiktif.
Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan RI membentuk tim khusus untuk penelusuran. Data perlintasan juga kembali ditelusuri untuk mencari jejak buronan kasus Bank Bali.
Pemberitaan pada tayangan tersebut di atas tidak menyampaikan data yang komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi pada publik.
Dengan dikeluarkannya perppu ini menandakan Indonesia membutuhkan undang-undang guna mengatur jalannya pilkada di tengah bencana nasional.
Perppu penundaan pilkada perlu segera dibawa ke sidang paripurna untuk bisa disahkan menjadi undangundang.
Hal itu karena ada laporan BPK pada DPR yang mengatakan bahwa ada beberapa poin yang mengindikasikan penggunaan anggaran tidak efektif pada kedua lembaga tersebut.
"Sudah dilakukan harmonisasi rancangan PKPU dengan Kemenkumham, mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai," ujar Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Fickar menilai langkah ini bisa diambil jika Ditjen PAS ngotot tidak mau disalahkan karena mengartikan surat kerja sama KPK dan Nazaruddin merupakan justice collaborator.
Jhon Kei merupakan salah satu warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat sejak 26 Desember 2019
Lantaran RUU tersebut merupakan inisiatif DPR, Mahfud menyatakan kelanjutannya berada di tangan parlemen bukan pada pemerintah.
Presiden meminta kedua rancangan regulasi ini kembali dilanjutkan pembahasannya dan tidak perlu dari awal.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved