Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) akan segera mengevaluasi status Jhon Kei yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana saat berstatus bebas bersyarat.
Namuun, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Apriyanti mengatakan, pihaknya menunggu bukti acara pemeriksaan (BAP) kepolisian untuk mengevaluasi status Jhon Kei. Menurut Rika, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BK Bapas) bogor sedang berkoordinasi dengan kepolisian dalam kasus Jhon Kei.
"Dari BAP itulah yang akan menjadi materi tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Bapas Bogor, dimana dari sidang ini akan menghasilakn rekomendasi tindakan apa yang akan diberikan kepada Jhon Kei atas kasus yang diduga melibatkan Jhon Kei," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (23/6).
Jhon Kei diduga menjadi aktor utama pada kasus pembunuhan yang menelan 1 orang korban jiwa dan luka-luka. Kasus yang melibatkan banyak orang itu membuat BAP kepolisian dibutuhkan untuk menentukan peran masing-masing pihak terlbiat.
Baca juga : Kuasa Hukum Sangkal John Kei Perintahkan Serang Nus Kei
"BAP ini masih menunggu karena memang pelaku yang terlibat dalam perkara yang disampaikan kepada Jhon Kei termasuk melibatkan banyak orang," imbuhnya.
Adapun, Jhon Kei merupakan salah satu warga binaan yang mendapat pembebasan bersyarat sejak 26 Desember 2019. Namun, apabila terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, rekomendasi hukuman juga akan diberikan oleh PK Bapas.
Sebelumnya, pada Minggu (21/6) Jhon Kei bersama sekitar 29 orang lainnya ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka ditangkap setelah melakukan aksi penganiayaan pada Minggu (21/6) siang di Kosambi, Jakarta Barat dan perusakan rumah Nus Kei di Cipondoh, Kota Tangerang.
Polisi mengungkapkan bahwa Jhon Kei merupakan big boss dari aksi penyerangan yang menimbulkan 1 korban jiwa dan luka-luka serta perusakan rumah milik Nus Kei. Polisi menemukan bukti-bukti berupa pesan singkat di HP pelaku yang berisi perintah penyerangan. Konflik tersebut, diduga terjadi karena adanya permasalahan bagi hasil penjualan tanah Jhon Kei dan Nus Kei di Ambon.(OL-7)
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong pemerintah provinsi agar memperketat keamanan di seluruh taman yang beroperasi 24 jam.
Gutomo Edi Saputra bertanggungjawab atas kematian Anggi Anggara dalam sebuah pertengkaran di Pasar Angso Duo, Kota Jambi. Ia mengabisi lawannya dengan sebilah pisau pemotong pempek
RUMAH produksi Falcon Pictures kembali menghadirkan film terbaru bergenre thriller misteri berjudul Dendam Malam Kelam. Disutradarai oleh Danial Rifki,
KEPALA Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengakui tidak semua wisatawan asing yang datang ke Bali bisa berperilaku dengan baik.
Deportasi yang menargetkan sekitar 700.000 imigran gelap yang memiliki catatan kriminal.
Fokus dari kegiatan patroli dini hari itu adalah pengamanan dan pencegahan potensi gangguan kamtibmas yang sering terjadi pada malam hari.
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved