Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Pengamat: Luka Sosial Bisa Meledak Jadi Kekerasan

PENGAMAT terorisme global, Hamidin, menilai ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat siang, 7 November 2025, bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Menurutnya, peristiwa itu merupakan simbol dari luka sosial yang lama terpendam di dunia pendidikan.

“Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat siang, 7 November 2025, bukan sekadar dentuman fisik yang mengguncang sekolah. Ia adalah ledakan simbolik dari luka sosial yang selama ini terpendam, melukai puluhan siswa dan guru, meninggalkan trauma, dan memunculkan pertanyaan besar: apa yang mendorong seorang anak sekolah menyalurkan amarahnya dengan cara paling tragis?” kata Hamidin, melalui keterangannya, Sabtu (8/11).

Mantan Deputi Kerja Sama Internasional pada BNPT RI itu mengutip informasi awal dari aparat yang menyebut bahwa pelaku diduga merupakan siswa sendiri berusia sekitar 17 tahun. Polisi, kata dia, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku adalah korban bullying atau tekanan sosial di sekolah.

Baca juga : Siapkan Agen Perubahan untuk Budaya Antikekerasan dalam Pendidikan

“Bila dugaan itu benar, ledakan ini lebih dari insiden kriminal; ia adalah tindakan regresif-balasan, manifestasi luka psikologis yang lama terpendam dan akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan fisik,” ujarnya.

Hamidin menekankan bahwa bullying kerap diremehkan padahal memiliki efek psikologis serius. “Korban bisa kehilangan harga diri, merasa terasing, hingga menumpuk kemarahan yang tak tersalurkan. Dalam banyak kasus, tekanan yang dibiarkan menumpuk ini dapat memuncak dalam tindakan ekstrem,” katanya.

Ia juga menyinggung kemungkinan lain, yakni keterkaitan dengan ideologi ekstrem atau lone wolf terrorism. Namun, menurutnya, dalam konteks Indonesia, kemungkinan itu kecil berkat keberhasilan program kontra-radikalisasi yang dijalankan BNPT dan Densus 88.

Baca juga : Dorong Pemerataan Mutu Pendidikan untuk Tingkatkan Daya Saing Anak Bangsa

“Dalam konteks Indonesia, kemungkinan proses radikalisasi konvensional melalui guru radikal, pembelajaran tertutup, atau jaringan pertemanan ideologis terlihat sangat kecil. Hal ini berkat keberhasilan program kontra-radikalisasi dan deradikalisasi yang dijalankan Densus 88 dan BNPT,” ucapnya.

Menurut Hamidin, keunggulan Indonesia terletak pada kombinasi antara penegakan hukum dan pendekatan kemanusiaan. “Aparat tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga menyembuhkan luka ideologis melalui edukasi, pembinaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi,” katanya.

Meski begitu, ia tetap mengingatkan adanya potensi jaringan tidur yang sewaktu-waktu bisa aktif kembali. “Yang tetap harus diwaspadai hanyalah kemungkinan ekstrem: sel tidur (hybernated cell), jaringan yang selama ini dorman, namun dapat bangkit bila ada pemicu signifikan,” ujar Hamidin.

Hamidin mengatakan hingga saat ini belum ada indikasi bahwa pelaku memiliki hubungan dengan jaringan teror aktif baik domestik maupun internasional. Karena itu, tragedi SMAN 72 lebih tepat dibaca sebagai letupan sosial daripada serangan ideologis.

“Pelaku tampaknya bukan radikal, melainkan remaja yang kehilangan ruang aman, yang mencoba menyalurkan amarahnya melalui cara paling tragis,” katanya.

Hamidin juga menyoroti konteks global yang berpotensi memicu emosi remaja, seperti konflik di Timur Tengah dan krisis Gaza. “Gambar penderitaan, seruan heroik, dan propaganda bisa menembus batas logika, terutama bagi remaja yang sedang mencari identitas,” ujarnya.

Menurutnya, tragedi ini menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya soal menghadang bom atau menangkap pelaku, tetapi juga membangun ketahanan sosial sejak dini. Dunia pendidikan, kata dia, harus menjadi ruang aman bagi siswa.

“Program anti-bullying tidak cukup menjadi slogan; ia harus menjadi budaya yang menumbuhkan empati dan solidaritas,” tegasnya. (M-3)