Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
UPAYA pemerataan mutu pendidikan harus mendapat dukungan semua pihak agar setiap anak bangsa memiliki daya saing dalam menjawab berbagai tantangan global.
"Kita tidak hanya memerlukan kemudahan akses pendidikan bagi semua anak bangsa, tetapi juga mutu pendidikan yang merata. Harapannya setiap anak bangsa memiliki daya saing tinggi agar mampu menjawab berbagai tantangan di kancah global," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/11).
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia pada 2023 adalah 31,45%.
Capaian itu masih tertinggal dari Malaysia dengan APK pada pendidikan tingginya tercatat 43%, Thailand 49,29%, dan Singapura 91,09%.
Sedangkan target APK Pendidikan Tinggi Indonesia di tahun 2035 adalah 45% dan pada tahun 2045 adalah 60%.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) adalah perbandingan jumlah mahasiswa yang bersekolah di perguruan tinggi dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat usia kuliah, yaitu 19–23 tahun.
Di sisi lain berdasarkan catatan BPS pada 2022 terdapat 316.912 orang dosen di Indonesia, namun hanya 18,44% yang berkualifikasi akademik doktor, itu pun sebagian besar tersebar di perguruan tinggi negeri baik di bawah Kemendiktisaintek maupun Kemenag.
Sementara itu, lebih dari 60% dosen bekerja di perguruan tinggi swasta dan 45% dari jumlah tersebut menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan.
Menurut Lestari, upaya memperluas akses dan pemerataan mutu pendidikan harus mampu dilaksanakan secara bersamaan.
Di satu sisi, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, akses terhadap layanan pendidikan harus menjangkau semakin banyak anak bangsa. Di sisi lainnya, tambah dia, layanan pendidikan yang diakses masyarakat harus memiliki mutu yang sama.
Tentu saja, jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya mewujudkan hal itu bukan hal yang mudah di tengah beragam tantangan yang dihadapi sektor pendidikan nasional kita saat ini.
Sehingga, tegas Rerie, upaya mewujudkan kemudahan akses dan mutu pendidikan yang merata membutuhkan dukungan banyak pihak.
Rerie berharap nilai-nilai kabangsaan seperti gotong-royong, persatuan, dan cinta tanah air warisan para pendiri bangsa mampu diterapkan masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan mutu pendidikan nasional yang lebih baik.
Untuk itu, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dibutuhkan langkah strategis yang terukur dan mampu dipahami semua pihak seperti masyarakat, swasta dan pemerintah.
Dengan terbangunnya dukungan dari semua pihak itu, Rerie sangat berharap, upaya untuk memperluas akses dan mutu pendidikan yang merata di tanah air dapat segera direalisasikan, demi meningkatkan daya saing anak bangsa dalam menjawab setiap tantangan di masa datang. (Z-9)
Dengan kolaborasi yang erat dan prinsip RAMAH dari Kemendikdasmen, pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan dapat terwujud segera.
LAYANAN pendidikan yang merata di tanah air harus segera diwujudkan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik di masa depan.
Program pelatihan dari International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST) bukan sekadar pendidikan kebijakan pertanahan dan pajak, melainkan perjalanan lintas budaya.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
THE principal’s role is not a career promotion from teaching, but a fundamentally different responsibility requiring leadership of the whole system (Michael Fullan, 2014).
DI tengah gempuran rutinitas dan tuntutan administratif yang tak kunjung surut, dunia pendidikan kerap kali kehilangan nyawanya: kesadaran penuh dalam proses mendidik.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan bahwa kemajuan teknologi menjadi hal yang tak terelakkan di dunia saat ini, tak terkecuali dalam dunia pendidikan.
PGRI juga mendorong reformasi sistem penerimaan murid baru yang berbasis pemerataan mutu sekolah, bukan semata redistribusi siswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved