Kemendikdasmen, Rumah Pendidikan yang Ramah

PEMERINTAHAN Kabinet Presiden Prabowo Subianto mengusung semangat asta cita, yakni misi untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Adapun salah satu poin pentingnya berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yakni poin nomor empat yang berbunyi “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.” Untuk mewujudkannya, pendidikan yang berkualitas mutlak harus diupayakan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, membangun dan mengembangkan infrastruktur fisik serta kurikulum semata tidaklah cukup. Lebih dari itu, mengupayakan bagaimana setiap elemen di dalamnya saling menghargai, mendukung, dan terkoneksi juga tidak kalah penting. Hal tersebut tidak lain ialah untuk mewujudkan cita-cita UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dasar dan menengah dapat dikatakan sebagai salah satu jenjang pendidikan yang fundamental untuk memupuk calon penerus bangsa yang mumpuni. Hal ini karena watak pembelajar dan nilai-nilai positif lainnya dapat tumbuh subur pada masa ini.

Kebijakan Pendidikan yang RAMAH

Dalam beberapa waktu terakhir, melalui pelbagai kebijakan yang digulirkannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang dipimpin oleh Abdul Mu’ti, telah berupaya menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan guru serta peserta didik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kebijakan Kemendikdasmen yang tidak sekadar menjalankan birokrasi reguler di internal kementerian, tetapi juga berorientasi mewujudkan ekosistem pendidikan yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis (RAMAH).

Baca juga : Dorong Pemerataan Mutu Pendidikan untuk Tingkatkan Daya Saing Anak Bangsa

Beberapa langkah jitu Kemendikdasmen yang patut diapresiasi antara lain peningkatan kesejahteraan guru, penyederhanaan pelaporan kinerja guru untuk peningkatan efisiensi, redistribusi guru untuk tujuan pemerataan kualitas pendidikan, dan peluncuran cetak biru (blueprint) transformasi digital pendidikan untuk mengintegrasikan layanan digital. Upaya tersebut perlu mendapatkan dukungan dari segenap elemen pada ekosistem pendidikan Indonesia dengan visi yang sama yakni mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas.

Pendidikan yang berkualitas tersebut hampir tidak mungkin diraih apabila guru tidak disejahterakan. Guru merupakan salah satu elemen kunci dalam ekosistem pendidikan. Mereka tidak lain merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Ironisnya, mereka sering kali dihadapkan pada tantangan kesejahteraan. Sudah banyak cerita pilu mengenai pengabdian seorang guru yang acap kali tidak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Upaya peningkatan kesejahteraan guru ini, menurut Mendikdasmen, harus selaras dengan peningkatan profesionalisme mereka.
 
Stimulus yang diberikan pun kemudian tidak hanya berupa insentif material, namun juga peningkatan kapasitas dan pengetahuan melalui pelbagai skema, salah satunya yakni Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kemendikdasmen telah mengambil langkah nyata yakni memperjelas skema serta menambah kuota sertifikasi guru, sebagai Gambaran pada 2024 telah terdapat sekitar 600 ribu guru tersertifikasi, dan pada 2025 direncanakan sekitar 800 ribu. Kebijakan ini tidak hanya mengapresiasi perjuangan para pendidik, tetapi juga memberi mereka motivasi untuk terus mendidik dengan penuh dedikasi.

Selain kesejahteraan, hal yang dapat mendistraksi fokus guru dari esensi tugas utamanya––mendidik, yakni beban administrasi yang berlebihan. Kemendikdasmen menyadari bahwa guru membutuhkan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan peserta didik, bukan sekadar memenuhi laporan yang kompleks yang sering kali tidak substansial. Melalui pelbagai paket terobosan penyederhanaan laporan kinerja, Kemendikdasmen berupaya mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Kendati disederhanakan, fungsi monitoring dari sistem yang sudah ada tetap berjalan sebagaimana mestinya. Harapannya, dengan berkurangnya beban administrasi yang kerap menyita waktu guru, kualitas pembelajaran pun meningkat.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Layanan Pendidikan yang Merata di Tanah Air Harus Diwujudkan

Isu lain yang menjadi konsentrasi dari Kemendikdasmen yakni pemerataan distribusi guru. Fakta di lapangan yang kerap kali ditemui yakni di suatu sekolah terjadi kelebihan guru, di tempat lain justru mengalami kekurangan. Untuk mengatasi ketimpangan ini, Kemendikdasmen menerapkan kebijakan redistribusi guru ASN guna memastikan bahwa setiap sekolah, termasuk yang diselenggarakan oleh masyarakat, memiliki tenaga pendidik yang memadai. Pemerataan ini tentu tidak dilakukan secara sembrono, melainkan berpedoman pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pemerataan ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap anak, di mana pun mereka berada, berhak mendapatkan pendidikan berkualitas.

Penerapan teknologi dalam pendidikan diharapkan mengefektifkan seluruh proses pendidikan, baik yang sifatnya administratif maupun substansial pada kegiatan belajar mengajar. Kemendikdasmen mengambil langkah strategis dalam melakukan transformasi digital dengan menghadirkan blueprint Rumah Pendidikan. Yakni, platform layanan digital pendidikan integratif pada seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang semula berjalan sendiri-sendiri. Selain bertujuan mengefisienkan penggunaan platform digital, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan kolaborasi antar sektor.

Sinergi Membangun Rumah Pendidikan

Adapun seluruh upaya yang dilakukan Kemendikdasmen berakar pada semangat RAMAH. Ekosistem ini diciptakan untuk mendukung semua pihak dapat berkembang pada zonanya masing-masing, sekaligus bersinergi untuk memperkuat perannya masing-masing. Harapannya, ekosistem pendidikan Indonesia menjadi lebih responsif terhadap tantangan, transparan dalam hal kebijakan, serta terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung.

Kemendikdasmen, sebagai rumah pendidikan Indonesia, terus berinovasi mewujudkan pendidikan tidak hanya maju secara angka dan pemeringkatan, tetapi juga bermakna sekaligus dimiliki oleh seluruh elemen ekosistem pendidikan. Apabila upaya-upaya tersebut terus diperkuat, publik dapat merasa optimis bahwa pendidikan di Indonesia akan semakin inklusif, merata, dan berkualitas. Publik yang terdiri dari masyarakat umum dan komunitas pendidikan juga dapat terus berpartisipasi untuk mengakselerasi program dan kebijakan yang telah digulirkan dengan mendukung, terlibat, serta mengawasi pembangunan rumah pendidikan Indonesia. Dengan kolaborasi yang erat dan prinsip RAMAH dari Kemendikdasmen, pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan dapat terwujud segera.