Rabu 24 Juni 2020, 09:09 WIB

Pengamat: PTUN Bisa Penjarakan Kembali Nazaruddin

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Pengamat: PTUN Bisa Penjarakan Kembali Nazaruddin

ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Terpidana kasus suap Wisma Atlet dan proyek Hambalang, Muhammad Nazaruddin

 

TERPIDANA kasus suap Wisma Atlet dan proyek Hambalang, Muhammad Nazaruddin masih bisa dipenjarakan kembali jika ada kesalahpahaman penetapan justice collaborator antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ditjen PAS. Namun, KPK harus mengajukan sidang terlebih dahulu.

"Harus digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena surat keputusan pembebasan itu adalah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek PTUN," kata Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Rabu (24/6).

Fickar menilai langkah ini bisa diambil jika Ditjen PAS ngotot tidak mau disalahkan karena mengartikan surat kerja sama KPK dan Nazaruddin merupakan justice collaborator. Padahal, KPK mengklaim surat kerja sama itu mengartikan Nazaruddin merupakan whistleblower di kasus KTP-el.

Meski begitu, langkah hukum bukan hal satu-satunya cara untuk mengembalikan Nazaruddin ke hotel prodeo. Lembaga Antikorupsi itu bisa berkoordinasi terlebih dahulu ke Ditjen PAS untuk meluruskan kesalahpahaman.

"Putusan Menkumham adalah keputusan tata usaha negara yang lahir karena didasarkan pada kondisi kondisi atau syarat-syarat tertentu. Jadi, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka surat keputusan (pembebasan) dapat dibatalkan, artinya instansi yang mengeluarkan (Ditjen PAS) bisa membatalkan karena ada kesalahan," ujar Fickar.

Baca juga: KPK: tidak Pernah Terbitkan Surat JC untuk Nazaruddin

Sebelumnya, KPK menegaskan tak pernah menjadikan terpidana kasus suap Wisma Atlet dan proyek Hambalang, Muhammad Nazaruddin, sebagai justice collaborator. Nazaruddin merupakan pembisik.

"Dalam beberapa pemeriksaan, KPK beri surat yang bersangkutan kerja samanya untuk membuka kasus yang lain. Kemudian dia (Nazaruddin) bertindak bukan sebagai justice collaborator, tetapi whistleblower," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/6).

Alex menjelaskan kerja sama itu dilakukan karena Nazaruddin mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi KTP-el. KPK tak pernah mau diajak kerja sama dalam kasus Nazaruddin. (A-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Demo Tuntut Transparansi Pembahasan RKUHP Bubarkan diri dengan Tertib

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 28 Juni 2022, 20:07 WIB
Pendemo bubar setelah keinginan untuk bertemu dengan ketua DPR RI, Puan Maharani...
dok.ist

Koalisi Rakyat Melawan Neokolonialisme Harus Dibangun

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 19:47 WIB
BERKURANGNYA angka kemiskinan hanya 0,19% di Sumsel dari 12,88% menjadi 12,79% pada 2020 ke 2021, menunjukkan sebuah kehancuran cita-cita...
MI/ Susanto

Kejagung Periksa Petinggi Kemenperin untuk Kasus Impor Besi Baja

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 28 Juni 2022, 19:42 WIB
Seperti halnya Liliek, penyidik juga mendalami pengetahuan Budi seputar pertimbangan teknis atas persetujuan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya