Komisi III Minta Polri dan Kemenkumham Efektif Gunakan Angggaran

KOMISI III DPR meminta Polri dan Kementerian Hukum dan HAM agar lebih efektif dan hati-hati dalam menggunakan anggaran. 

Hal itu karena ada laporan BPK pada DPR yang mengatakan bahwa ada beberapa poin yang mengindikasikan penggunaan anggaran tidak efektif pada kedua lembaga tersebut.

“Terkait dengan tata kelola anggaran tahun depan tidak lepas dari temuan-temuan BPK yang disampaikan kepada DPR. Salah satu yang terkait dengan Kemenkumham temuan BPK diberi catatan sebagai praktek mark up meski bukan dalam rangka korupsi,” ujar Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, dalam rapat kerja Komisi III dengan Polri, Kemenkumham, dan Kejaksaan Agung, Rabu, (24/6).

Arsul mengatakan ke depan diharapkan penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan lebih detail. Dengan begitu setiap kegiatan yang akan dilakukan telah memiliki anggaran masing-masing.

“Ke depan dalam konteks tata kelola anggaran yang lebih baik sebaiknya dianggarkan kebuthan kegiata yang dibutuhkan dibanding mengambil anggaran dari kegiatan lain dengan di mark up,” ujar Arsul.

Begitu juga dengan Polri, Arsul mengatakan BPK menyampaikan ada alokasi anggaran yang pemanfaatannya dipertanyakan. Khususnya yang dialokasikan untuk pengadaan beberapa barang seperti body camera.

Baca juga: Komisi I Minta Kemenlu Investigasi Kematian TNI di Kongo

Anggota Komisi III, Hinca Pandjaitan, mengatakan Polri dan Kemenkumham diharapkan memang lebih efektif dalam pemanfaatan anggaran. Salah satunya yang digunakan untuk penyelesaian kasus pengguna narkoba dan penahanannya.

“Harus diseleksi dan rehabiltasi. Kejar pengedarnya tapi jangan hanya pemakainya,” ujar Hinca.

Sementara itu terkait pengadaan barang-barang kebutuhan Polri yang berteknologi tinggi, Hinca mengatakan memang perlu dilakukan. Namun, tetap harus dengan perhitungan dan pemanfaatan yang baik.

“Antisipasi teknologi memang tetap dibutuhkan penting teknologi baru untuk digunakan tapi pakailah seefektif mungkin. Ke depan mungkin harus sudah ada alat-alat super modern, tapi tidak mungkin mengabaikan teknologi baru untuk memperkuat kemampuan kierja Polri,” ujar Hinca. (A-2)