Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Mendagri Tito Karnavian mengajukan penambahan anggaran Rp 1.275 untuk belanja operasional, non operasional, pegawai, dan barang sebagai target kinerja 2021
"Jumlah tersebut setara dengan 5,65% dari total APBD awal tahun 2020," tutur Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian.
Pemilih yang berstatus sebagai positif covid-19 tidak diperkenankan hadir di TPS. Mereka akan memilih di kediaman dengan didatangi petugas atau memilih di rumah sakit dan
Pandemi Covid-19 dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam memilih kepala daerah khususnya petahana.
PELAKSANAAN protocol Kesehatan Di Pasar tradisonal Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, NT), meraih penghargaan Inovasi daerah dalam tatanan normal baru dan aman Covid-19
Awal Januari tahun ini Mendagri melontarkan wacana perihal pilkada tidak langsung. Kini hal yang sama dimunculkan lagi dalam sebuah diskusi virtual.
Kemendagri menambahkan 456 ribu pemilih baru dalam DP4. KPU berharap tingkat partisipasi sama dengan Pemilu 2019.
Kemendagri telah menyampaikan tambahan data pemilih pemula kepada KPU RI. Data itu melengkapi data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4), yang totalnya menjadi 105,8 juta jiwa.
DP4 yang diserahkan merupakan data tambahan dan dapat dipergunakan KPU untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada Serentak 2020.
Kabupaten Wakatobi merupakan daerah yang terbanyak mencatatkan pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara (ASN).
Para kepala daerah harus mampu memvalidasi data dan menyinkronkannya dengan kebijakan pemerintah pusat karena mereka memiliki kewenangan, diskresi untuk hal tersebut.
Menurut Ditjen Dukcapil Kemendagri, kerja sama dengan fintech hanya memberikan hak akses verifikasi pemanfaatan data kependudukan
Plt DirjenPolitik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan bahwa kepala daerah yang menggelar pilkada serentak diminta berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Pengamanan.
Pengukuhan itu dilakukan dengan penerapan protokol pencegahan covid-19 secara ketat.
Mendagri menyebut tambahan anggaran pilkada sebesar Rp1,36 triliun yang disediakan pemerintah dapat berubah sebab masih menunggu dirampungkannya Peraturan KPU tentang protokol kesehatan.
KPU mengakui proses pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pilkada sudah sangat mepet.
PEMERINTAH memancing daerah untuk membuat sebanyak-banyaknya inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Keputusan melanjutkan tahapan Pilkada 2020 diambil setelah berkonsultasi dengan seluruh unsur, bukan hanya oleh Kemendagri bersama DPR dan KPU, tetapi juga bersama Gugus Tugas,
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, meminta ASN tetap mengoptimalkan layanan publik, dengan mengikuti aturan dan protokol pencegahan covid-19.
BADAN Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menggelar webinar nasional bahas upaya daerah berinovasi dalam penanganan Covid-19, kemarin.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved