Kemendagri Mutasi ASN Marak Jelang Masa Kampanye

MUTASI aparatur sipil negara (ASN) dianggap menjadi salah satu modus petahana dalam meraup dukungan ketika maju kembali sebagai calon kepala daerah. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada netralitas ASN. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyampaikan terdapat 8.238 usulan mutasi ASN selama periode Januari-Agustus 2020.

Ia mengungkapkan ada kecenderungan mutasi ASN dilakukan petahana menjelang masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada). Kemendagri pun menolak lebih dari 50% usulan mutasi tersebut.

"Menjelang masa kampanye saat petahana akan cuti di luar tanggungan negara, fokus melaksanakan kampanye," papar Akmal di Jakarta, Jumat (11/9).

Disampaikannya lebih lanjut dari 8.238 usulan mutasi, terdapat 4.156 yang ditolak Kemendagri. Selebihnya atau 3.393 diterima.

Akmal menjelaskan alasan penolakan Kemendagri selain dikhawatrikan mutasi dapat mengganggu netralitas ASN, banyak usulan yang tidak sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri.

Ia menuturkan periode Agustus 2020, Kemendagri sudah menolak sebanyak 720 usulan mutasi ASN. Ia meyakini menjelang masa kampanya usulan mutasi semakin marak dilakukan petahana.

"Menjelang masa kampanye (petahana) semakin gencar mengajukan mutasi," ucap Akmal.

Pada masa mendatang, Kemendagri berjanji menerapkan dan mendukung meritokrasi dalam pengembangan karier ASN di daerah sehingga netralitas mereka ketika pilkada tetap terjaga. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama