Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
MPR dan pemerintah telah rampung membahas kelangsungan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Salah satunya pembahasan Otsus Papua ke depan bakal melibatkan kaukus internal MPR, yakni For Papua. Anggotanya terdiri atas legislator DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat.
For Papua bisa dimanfaatkan untuk memediasi pemerintah dengan pihak terkait membahas Otsus Papua. Terutama kelanjutan Otsus Papua dan perbaikan tata kelola Bumi Cenderawasih ke depan.
“Harus lebih baik ke depan dan sasaran harus lebih jelas dan harus lebih menyejahterakan masyarakat Papua,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Men- teri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta perwakilan TNI dan Polri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Turut hadir Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, anggota MPR Williem Wandik, Yoris Raweyai, dan sejumlah anggota lainnya.
Mahfud mengatakan pemerintah sudah sepakat dengan pelibatan kaukus internal MPR itu. Kaukus ini diharapkan bisa membantu pemerintah membahas sejumlah isu dengan masyarakat Papua.
“Saya sudah sampaikan tadi Mendagri untuk mem-follow up dan saya akan membuat surat (ke) beliau ini untuk dilaksanakan,” kata Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah berniat menghentikan Otsus Papua. Otsus tetap berlaku meski tengah dilakukan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.
“Itu hanya akan direvisi pasal 34, yaitu perpanjangan dana Otsus-nya, bukan Otsus-nya. Otsus tetap,” ujar dia.
Mahfud juga mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi (pemprov) di Papua. “Dilakukan atau penegasan pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua,” kata Mahfud MD.
Mahfud mengungkapkan akan ada lima pemprov di Papua. Saat ini Bumi Cenderawasih baru dikelola dua pemprov, yakni Papua dan Papua Barat. “Ditambah tiga dari yang ada sekarang. Karena itu ialah amanat UU,” ungkap dia.
Merespons itu, Bamsoet menilai pe- mekaran wilayah di Papua sangat penting. “Agar lebih fokus menyejahterakan daripada rakyat Papua karena Papua merupakan bagian dari Indonesia,” ujar dia. (Medcom/P-5)
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
Di bulan suci Ramadan, seluruh pegawai masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Mendagri juga mengajak para pegawai untuk melakukan kontemplasi
Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengedepankan pentingnya pengadaan cepat dan tertib administrasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved