Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada Mesti Dipidana

KOMISI II DPR meminta KPU, Kemendagri, dan Bawaslu meninjau kembali aturan terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020.

Aturan yang ada saat ini termasuk Peraturan KPU No 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak menegaskan sanksi tegas bagi pelanggar.

“Aturannya memang jelas, tapi tidak tegas. Jadi kami minta KPU, Kemendagri, dan Bawaslu mereview aturan yang tidak tegas ini dan dibuat satu aturan sehingga tidak multitafsir,” jelas Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, Kemendagri, dan Bawaslu di gedung parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Rapat tersebut menghasilkan tiga keputusan penting yang pada intinya mengedepankan pendisiplinan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. KPU, Kemendagri, dan Bawaslu pun harus merumuskan aturan penegakan disiplin dan sanksi hukum yang lebih tegas paling lambat 14 September. “Sehingga bisa menjamin keselamatan peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih,” kata Doli Kurnia.

Pelanggaran protokol kesehatan seperti yang marak terjadi saat proses pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September lalu menjadi sorotan anggota dewan.

Ketua KPU Arif Budiman mengungkapkan PKPU No 10/2020 memang hanya mengatur sanksi administrasi. Namun, sanksi pidana juga dapat diberikan kepada pelanggar dengan menggunakan instrumen UU tentang Kekarantinaan Kesehatan atau UU tentang Wabah Penyakit Menular.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setuju, sanksi pidana harus ditegakkan. “Penegakan undang-undang tentang kesehatan, karantina kesehatan, wabah, itu harus ditegakkan Polri. Selain sosiali sasi, koordinasi, tentu saja penegakan hukum yang tegas,” tandasnya.

Mendagri juga telah menegur keras 72 calon kepala/wakil kepala daerah karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPUD sebagai petahana. Mereka terdiri atas 1 gubernur, 35 bupati, 5 walikota, 36 wakil bupati, dan 5 wakil wali kota.

“Ancaman sanksi juga tengah disiapkan bagi yang sudah ditegur, tetapi masih melakukan pelanggaran. Opsi sanksi itu mulai dari penundaan pelantikan bagi pemenang yang melanggar hingga disiapkannya pejabat sementara langsung dari pusat,” papar Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga. (Sru/Pra/Ykb/X-8)