Pemerintah Pacu Pemerataan di Perbatasan

MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Nawacita Presiden Joko Widodo mengamanatkan pemerataan pembangunan dari pinggiran. Sejumlah fasilitas sudah berdiri kukuh di perbatasan sehingga tinggal memacu aktivitas dan pemerataan ekonomi masyarakatnya.

Menurut Tito, pemerataan itu juga terkait dengan kemudahan pasokan logistik dari pusat ke daerah dan mengembangkan perbatasan menjadi kawasan ekonomi atau Kawasan Pusat Strategis Nasional (KPSN). Pasalnya, keterbatasan logistik bisa menggerus rasa cinta Tanah Air masyarakat perbatasan.

“Ini bisa membuat erosi nasionalisme warga kita yang ada di perbatasan. Oleh karena itulah, beliau ingin mengembangkan perbatasan ini menjadi kawasan ekonomi baik ekonomi pusat,” terangnya pada webinar nasional forum tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, kemarin.

Pada kesempatan itu hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate.

Ia juga mengakui BNPP sudah menyiapkan program 222 kecamatan yang sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Tujuannya untuk mengembangkan sumber daya di kecamatan tersebut sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Ajakan memperhatikan perbatasan juga dilontarkan Mahfud. Perbatasan tidak semata membangun batas yang kukuh, tapi juga membangun kesejahteraan sosial. “Itulah sebabnya Presiden Jokowi pada tanggal 17 Maret 2017 memberi arahan ketika meresmikan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Aruk di Kabupaten Sambas. Beliau mengatakan fungsi kegiatan dari PLBN tidak hanya untuk pengurusan administrasi dan birokrasi dan politis, tapi juga harus dimanfaatkan menjadi titik baru di dalam pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Sengketa

Bicara perbatasan tidak lepas dari sengketa yang belum selesai, seperti Pulau Sebatik yang terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan berbatasan dengan wilayah Malaysia. Tito mengatakan sengketa perbatasan akan diselesaikan dengan skala prioritas.

“Beberapa dispute dengan Malaysia dan alhamdulillah datanya saya kira ada semua di situ. Ada yang sudah diselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah, kata Tito, tidak ingin mengulang kesalahan seperti yang terjadi pada Pulau Sipadan dan Ligitan yang kini menjadi bagian dari Malaysia. Guna melakukan percepatan pengembangan kawasan perbatasan, Tito mengatakan pemerintah mengupayakan pembangunan 7 pos PLBN dan berencana membangun 11 PLBN lainnya pada 2020-2021.

Selama menjabat sebagai Ketua BNPP, Tito mengaku terus menjalin komunikasi dengan negara-negara tetangga bersama Kementerian Luar
Negeri guna menuntaskan sengketa perbatasan. Tujuan utamanya untuk memastikan tidak ada sejengkal tanah atau wilayah perairan yang lepas dari pangkuan ibu pertiwi.

Selain itu, geografi s Indonesia yang kepulauan juga rentan dijadikan pelintasan masuk dan keluarnya orang atau barang secara ilegal.

“Indonesia sebagai salah satu yang border (batas wilayah)nya cukup rentan untuk terjadinya illegal trespassing (pelintasan ilegal), illegal entry dan exit (keluar-masuk ilegal). Tidak gampang. Maka itu, banyaklah terjadi peristiwa penyelendupan, narkotika, human trafficking (perdagangan orang),” ujar Tito. (Ind/P-5)