Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni yang juga kandidat ketua umum berharap keputusan hasil KLB ini segera disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Sekarang posisinya (pemerintah) sudah tepat. Artinya ini dibiarkan saja karena ini urusan partai. Meskipun sebenarnya akan lebih baik kalau ada teguran sedikit kepada Moeldok."
Tindakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres Luar Biasa dinilai akan merusak konsentrasi Presiden Joko Widodo.
Ratusan kader Partai Demokrat yang hadir di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jakarta membubuhkan cap jempol menggunakan darah sebagai tanda loyal.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerukan perlawanan terhadap kelompok yang berusaha mengambil alih kekuasaan melalui Kongres Luar Biasa
Moeldoko, menurutnya, adalah bagian dari komplotan yang rela menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, demi uang, kekuasaan, kedudukan.
"Kita ingin menunjukan pada kemenkumham apa yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal saja dan itu tidak sah dan itu diluar konstitusi AD/ART Partai Demokrat," tegas Syarief.
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya.
Sekjen Koordinaror Nasipnal Laskar Rakyat Jokowi, Ridwan Hanafi menilai tindakan Moeldoko terhadap Partai Demokrat adalah hal memalukan karena melanggar etika politik dan demokrasi.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan memberikan bukti ketidaksahan Kongres Luar Biasa di Kemenkumham hari ini. Agenda yang sama juga dilakukan oleh kubi Moeldoko.
Kemenkumham akan mempelajari dan menelaah lebih lanjut dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Rusdi menyebutkan, Polri terus memantau perkembangan terkini sengkarut yang terjadi di Partai Demokrat tersebut.
Gerlad mengaku sempat diming-imingi uang sebesar Rp100 juta apabila hadir di KLB. Namun uang yang ia dapat tidak sesuai dengan nominal tersebut.
"Bukti-bukti sudah kami serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes Polri," terang Rahmat.
PENGAJAR Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir cemas melihat upaya perampasan kepemimpinan Partai Demokrat.
"Tentu saja dan pasti kami datang ke sana untuk mendaftarkan dan bertarung habis-habisan karena dari hasil KLB itu sah,"
Pendaftaran hasil KLB itu luput dari pemantauan awak media yang sudah menunggu sejak pagi hari.
Gugatan penyelenggara KLB terhadap Partai Demokrat versi Kongres V 2020 sama saja mengingkari keberadaan mereka sendiri.
"Ini (rumah Moeldoko) bukan sebagai kantor dpp Demokrat," kata penyelenggara KLB Darmizal di Menteng, Jakarta, Kamis (12/3).
"Bukan (Nazaruddin sebagai Bendum)," kata Jhonni di Menteng, Jakarta, Kamis (12/3).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved