Pemerintah Tidak Akui Demokrat Kubu Moeldoko

KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) memutuskan menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB itu dinlai tidak memenuhi persyaratan sesuai AD/ART partai.

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatra Utara, 5 Maret 2021 ditolak," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring, Rabu (31/3).

Yasonna menjelaskan KLB Deli Serdang tak bisa memenuhi dokumen persyaratan yakni terkait Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan mandat dari para Ketua DPD serta Ketua DPC.

"Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyarakatkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Yasonna.

Sebelumnya, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada awal Maret lalu. Kepengurusan hasil KLB kemudian mendaftarkan ke Kemenkumham untuk mendapat legalitas.

Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan KLB tersebut ilegal lantaran tak sesuai dengan AD/ART partai. Dengan keputusan itu, kepemimpinan Demokrat yang diakui pemerintah tetap di bawah kepengurusan AHY. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi