Kamis 01 April 2021, 20:04 WIB

KLB Demokrat tak Disahkan, Moeldoko Disarankan Buat Partai Baru

Putra Ananda | Politik dan Hukum
KLB Demokrat tak Disahkan, Moeldoko Disarankan Buat Partai Baru

Antara/Endi Ahmad
Momen KLB partai Demokrat di Sumut yang memilih Moeldoko jadi Ketua Umum

 

USAI ditolaknya pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Medan Sumatera Utara (Sumut) oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkunham) Yasonna Laoly, Moeldoko Cs disarankan untuk membentuk partai baru ketimbang berupaya mengambil kepengurusan Demokrat yang sah dibawah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif VoxPol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai masih ada waktu cukup banyak bagi Moeldoko untuk membuat partai guna memuluskan kepentingannya di Pemilu 2024. Terlebih Moeldoko dinilai memiliki modal yang kuat dari sisi dukungan maupun finansial yang cukup untuk membentuk partai baru. 

"Bentuk saja partai baru untuk bertarung pada Pemilu 2024. Pak Moeldoko punya sumber daya yang besar," ujar Pangi di Jakarta, Kamis (1/4). 

Adanya dukungan politisi Demokrat yang memihak KLB dinilai oleh Pangi merupakan sebuah dukungan politik yang kuat bagi Moeldoko. Moeldoko bisa memanfaatkan dukungan politik dari Jhoni Allen Marbun, Nazarudin, Marzuki Ali, Darmizal, hingga Max Sopacua yang secara terang-terangan telah menyatakan sikapnya terkait Demokrat ke publik. 

Baca juga : Putusan Kemenkumham Buktikan Pemerintah tidak Ikut Campur

“Dengan pengumuman Kemenkumham kemarin, serta pernyataam Menkopolhukam bahwa kisruh Partai Demokrat secara hukum sudah selesai, sebaiknya, Pak Moeldoko dan kawan-kawan berhenti bertarung melawan Ketua Umum Demokrat yang sah," lanjutnya. 

Menurut Pangi, keputusan Menkumham yang menolak kepengurusan Demokrat versi KLB secara politik telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi ingin bertindak sesuai dengan konstitusi. Keputusan Kemenkumham juga menegaskan bahwa pemerintah memang memegang janji untuk menegakkan hukum yang berlaku. 

"Tapi juga bisa dibaca sebagai isyarat politik bahwa Presiden Jokowi tidak berkenan dengan manuver Pak Moeldoko. Sebagai orang Solo, Presiden Jokowi tidak selalu mengungkapkan secara eksplisit apa yang beliau mau, tapi sebagai orang Jawa, pak Moeldoko harusnya bisa menangkap isyarat ini. Jika tidak, pak Moeldoko bisa dipersepsikan bukan lagi sebagai aset, tapi juga beban politik Pak Jokowi,” pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

Antara/Idhad Zakaria

Penyidikan Kasus HAM Paniai Diminta Transparan 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:15 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM itu menilai pembentukan tim penyidik Kejagung itu sebagai langkah yang baik. Namun, ia menyoroti unsur masyarakat...
Ilustrasi

Tokoh Non-Parpol Punya Elektabilitas Tinggi, Butuh Logistik kuat Untuk Nyapres 

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:00 WIB
Figur kuat non-parpol dinilai sangat memahami betul bahwa elektabilitas mereka akan sia-sia apabila tidak mendapatkan restu dari...
MI/Susanto

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

👤Dhika Kusuma WInata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 22:00 WIB
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya