Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Jhoni Allen Marbun menggugat kerugian sebesar Rp55,8 miliar terkait pemecatannya dari Partai Demokrat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, hari ini.
Jhoni Allen meminta majelis hakim membatalkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang mengatur pemberhentian enam kader.
DPP Partai Demokrat menyambut baik langkah Marzuki Alie dan kawan-kawan mencabut gugatan pemecatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena yang bersangkutan sudah menyadari kesalahan.
Menanggapi pernyataan Slamet, Hakim Ketua Rosmina menyatakan rasa senangnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebijakan Demokrat dipegang kelompok tertentu, yaitu Keluarga Cikeas.
Enam mantan kader partai berlogo mercy itu diberhentikan DPP Demokrat. Mereka kompak menggugat AHY serta politikus Demokrat lainnya Teuku Riefky Harsya, dan Hinca Pandjaitan.
Kasman mengklaim kliennya dirugikan secara materi sebesar Rp5 miliar. Ini disebabkan karena selain sebagai Ketua DPC, Yulius juga merupakan anggota DPRD Halmahera Utara aktif
Partai Demokrat meminta para mantan kadernya tidak boleh memakai atribut partai berlambang mercy itu selama beraktivitas. Demokrat merasa dihina oleh mantan kadernya.
Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) ngotot pemilihan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum sah secara hukum.
JURU bicara Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat Boyke Novrizon menyarakan SBY dan AHY agar menggunakan demokrasi dalam berpolitik dengan baik.
Moeldoko sebaiknya menunjuk juru bicara (jubir) pribadi terkait pemasalahan manuver politiknya dan tidak menyeret Kantor Staf Kepresidenan (KSP) masuk dalam masalah pribadinya.
Jhoni Allen dipecat dari Partai Demokrat pada 26 Februari 2021 lalu bersama enam orang anggota lainnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko, menunjuk pengacara Petrus Bala Pattyona, SH, MH sebagai kuasa hukum.
"Situasinya yang ke arah Demokrat dengan Tugu Proklamasi sudah kita buka. Tadi sempat ditutup paling enggak sampai setengah jam," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo
Sikap yang diambil mantan panglima TNI di lingkup internal Partai Demokrat sama sekali tidak ada kaitan dengan Istana Kepresidenan.
Menurutnya, tidak ada gelagat yang berubah dari sebelum dan sesudah Moeldoko dinobatkan sebagai Ketua Umum Demokrat jalur Kongres Luar Biasa Deli Serdang.
Herzaky menegaskan kisruh ini untuk mengembalikan maruah Partai Demokrat.
Kalla juga mengatakan masalah perebutan tongkat kekuasaan bukan cuma dihadapi Partai Demokrat.
Pemalsuan dilakukan dengan cara mengatas namakan Ketua DPC Biak Numfor, Boy Markus Dawir dengan meniru tanda tangan serta menggunakan kop surat DPC
Kemungkinan Moeldoko akan meninggalkan kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan fokus mengurus partai. Ada empat nama digadang menggantikan Moeldoko di KSP..
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved