Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Demokrat hasil KLB disebut telah menghina pemerintah dengan mengatakan kepengurusan dan AD/ART hasil Kongres V tahun 2020 tidak sah.
Refly berpandangan bahwa posisi Kemenkumham seharusnya hanya menjalankan fungsi administratif.
Partai politik beserta para kadernya saat ini cenderung memiliki paham do ut des atau memberi dan melakukan sesuatu karena mengharap imbalan.
"Kalau bicara kemungkinan tentu sangat mungkin terjadi koalisi NasDem, Golkar, dan Demokrat. Tiga partai ini relatif punya hubungan politik yang baik," ungkap Ad
Jhoni menggugat tiga pengurus pusat Partai Demokrat atas pemecatan dirinya sebagai kader partai.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution mengatakan laporan yang mereka layangkan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Kemungkinan Moeldoko akan meninggalkan kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan fokus mengurus partai. Ada empat nama digadang menggantikan Moeldoko di KSP..
Kalla juga mengatakan masalah perebutan tongkat kekuasaan bukan cuma dihadapi Partai Demokrat.
Herzaky menegaskan kisruh ini untuk mengembalikan maruah Partai Demokrat.
Menurutnya, tidak ada gelagat yang berubah dari sebelum dan sesudah Moeldoko dinobatkan sebagai Ketua Umum Demokrat jalur Kongres Luar Biasa Deli Serdang.
Sikap yang diambil mantan panglima TNI di lingkup internal Partai Demokrat sama sekali tidak ada kaitan dengan Istana Kepresidenan.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko, menunjuk pengacara Petrus Bala Pattyona, SH, MH sebagai kuasa hukum.
Jhoni Allen dipecat dari Partai Demokrat pada 26 Februari 2021 lalu bersama enam orang anggota lainnya.
Moeldoko sebaiknya menunjuk juru bicara (jubir) pribadi terkait pemasalahan manuver politiknya dan tidak menyeret Kantor Staf Kepresidenan (KSP) masuk dalam masalah pribadinya.
JURU bicara Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat Boyke Novrizon menyarakan SBY dan AHY agar menggunakan demokrasi dalam berpolitik dengan baik.
Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) ngotot pemilihan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum sah secara hukum.
Partai Demokrat meminta para mantan kadernya tidak boleh memakai atribut partai berlambang mercy itu selama beraktivitas. Demokrat merasa dihina oleh mantan kadernya.
Kasman mengklaim kliennya dirugikan secara materi sebesar Rp5 miliar. Ini disebabkan karena selain sebagai Ketua DPC, Yulius juga merupakan anggota DPRD Halmahera Utara aktif
Enam mantan kader partai berlogo mercy itu diberhentikan DPP Demokrat. Mereka kompak menggugat AHY serta politikus Demokrat lainnya Teuku Riefky Harsya, dan Hinca Pandjaitan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebijakan Demokrat dipegang kelompok tertentu, yaitu Keluarga Cikeas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved