Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Menanggapi pernyataan Slamet, Hakim Ketua Rosmina menyatakan rasa senangnya.
DPP Partai Demokrat menyambut baik langkah Marzuki Alie dan kawan-kawan mencabut gugatan pemecatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena yang bersangkutan sudah menyadari kesalahan.
Jhoni Allen meminta majelis hakim membatalkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang mengatur pemberhentian enam kader.
Jhoni Allen Marbun menggugat kerugian sebesar Rp55,8 miliar terkait pemecatannya dari Partai Demokrat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, hari ini.
Hambalang dianggap sebagai saksi bisu sikap buruk Demokrat pimpinan AHY dan SBY. Seperti semboyan yang digaungkan pada Pemilu 2009 lalu, 'Katakan tidak pada korupsi!'.
PARTAI Demokrat KLB Moeldoko dinilai sibuk melakukan pencitraan. Daripada citra yang dibangun tidak sesuai fakta, kubu AHY meminta mereka bertobat.
"Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," jelas Moeldoko.
Pernyataan AHY itu merespons Moeldoko yang menyebut ada pertarungan ideologis di Demokrat menjelang 2024.
AHY menegaskan kumpulan orang-orang yang hadir dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tidak lebih dari orang-orang yang melawan hukum.
Baik Moeldoko dan Petruk keduanya sama-sama ingin menjadi pemimpin hanya demi tahta dan harta.
Moeldoko menyatakan pilihannya saat ini merupakan hak politiknya sebagai seorang sipil. Dia mengaku akan terus konsisten menjaga demokrasi.
“Jelas itu fitnah, itu agenda untuk merusak partai, untuk merusak nama baik pak SBY. Saya tahu persis itu."
Partainya memiliki keyakinan kuat Kemenkumham akan memutus kasus tersebut dengan obyektif dan adil serta bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
KEMENKUMHAM menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dengan hasil itu kisruh di Partai Demokrat selesai bukan lagi menjadi urusan pemerintah.
Menurut AHY, keputusan pemerintah merupakan penegasan terhadap legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat.
"Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyarakatkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,"
Pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Tepatnya setelah pemerintah tidak mengesahkan Partai Demokrat versi kepemimpinan Moeldoko. Diketahui, anah buah AHY kerap melontarkan tudingan miring kepada Presiden.
Masih ada waktu cukup banyak bagi Moeldoko untuk membuat partai guna memuluskan kepentingannya di Pemilu 2024
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved