Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGURUS DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara mendatangi Kantor Kemenkumham Maluku Utara, Rabu (10/3) untuk menyampaikan keberatan terkait kongres luar biasa (KLB). Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara Djainudin Abdullah mengatakan kedatangan rombongan ke Kemenkumham bertujuan menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan KLB di Medan.
"Pelaksanaan KLB tersebut bersifat inkonstitusional alias tidak legal, dan itu bisa dikategorikan sebagai langkah-langkah yang mencederai demokrasi serta menjatuhkan supermasi hukum. Untuk itu pengurus dan keluarga besar Partai Demokrat Malut mengutuk keras oknum-oknum yang mengatasnamakan Demokrat mengikuti KLB di Medan," kata Djainudin Abdullah
Sementara, terkait 13 anggota Partai Demokrat Malut yang diduga terlibat dalam kongres tersebut, ia menegaskan itu menjadi hak dan kewenangan DPP. Ia memastikan, DPP juga telah mengantongi bukti-bukti dalam mengevaluasi maupun pemberian sanksi atas keterlibatan para pengurus yang terlibat pada KLB tersebut.
"Karena Demokrat di bawah kepemimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) ini punya sandaran hukum dan mekanisme yang ada," tandasnya.
baca juga: Polisi : KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak Berizin
Jika keputusan dan ketentuan pemecataan dianggap pembembangkangan terhadap ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Demokrat, maka itu bisa dipahami. Sesuai AD-ART Partai Demokrat, lanjut Jainudin, KLB adalah situasi yang salah, atau di luar dari maknisme partai yang sesungguhnya. Dengan demikian, produk hukum yang berlaku di KLB tidak bersifat mengikat dan bahkan lemah.
"Dalam pemilihan ketua DPP, harus ada persetujuan majelis tinggi. Kemudian dihadiri sekurang-kurangnya 2 per 3 dari DPD Provinsi dan setengah dari perwakilan DPC, sehingga kami menilai KLB yang dilaksanakan ini menyalahi aturan dalam berorganisasi. Bahkan cacat terhadap kepatuhan AD-ART," tandasnya. (OL-3)
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved