Pengambilalihan Partai Demokrat Disebut Pengaruhi Dunia Investasi

PENGAJAR Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir cemas melihat upaya perampasan kepemimpinan Partai Demokrat. Profesor ahli sosio-teknologi itu mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial tergantung pada kualitas demokrasi, dan karenanya pada kualitas partai politik.

“Dalam agraria dikenal land grab atau perampasan tanah oleh pihak yang berkuasa. Dalam politik, ini menjadi power grab, salah satu ciri negara otoriter. Apalagi ada indikasi ini dilakukan secara terorganisasi," ujarnya saat berbicara dalam webinar Proklamasi Democracy Forum (PDF) seri ke-11, Selasa (9/3/2021). 

Benang merah dari webinar itu ialah dampak dari upaya kekuatan eksternal untuk merampas Partai Demokrat (power grab) mulai terasa di bidang keuangan. Itu tecermin dalam indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun. Jika ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dan memunculkan persepsi bahwa perampasan oleh kekuasaan bisa terjadi pada siapa saja. 

Pelaku pasar modal David Sutyanto membenarkan sinyalemen tersebut di atas. Pemerintah diminta menyikapi isu ini dengan serius dengan tidak mengesahkan hasil kegiatan yang ilegal, untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi. "Upaya ini membuat iklim investasi menjadi hot. IHSG yang tadinya hijau menjadi merah," papar dia. 

Hal senada disampaikan Analis politik  Pangi Syarwi Chaniago. Menurut dia, pemerintah harus bertindak adil, rasional dan bijaksana. Ia pun menyoroti menyoroti belum adanya respons dari Presiden Joko Widodo terkait dengan Kepala KSP Moeldoko yang terlibat dalam upaya perampasan Partai Demokrat. Padahal, Moeldoko ini merupakan salah satu pembantu terdekatnya.

Sejauh ini, Pangi mengatakan sikap pemerintah terbilang ambigu. Menurutnya, jika penolakan publik menguat, pemerintah akan menggunakan pendekatan hukum untuk menolak hasil KLB ilegal. “Tapi jika sebaliknya, Pemerintah bisa saja mencari justifikasi politik untuk mengesahkan KLB ilegal ini,” cetusnya. 

Mantan wartawan senior Syahrial Nasution menuturkan pengamatannya dari lokasi KLB ilegal di Deli Serdang. Setelah menguraikan kronologi kejadian dan situasi lapangan, Syahrial berkesimpulan hal itu jelas-jelas perampasan dan pemaksaan kehendak menggunakan kekerasan dan terkesan dibiarkan oleh aparat yang berwenang.

Di sisi lain, Kabalitbang PD Tomi Satryatomo menunjukkan pemetaan perang narasi untuk mempengaruhi opini publik antara kubu Partai Demokrat dan para pelaku KLB ilegal. Pada kubu Partai Demokrat, akun-akun lembaga dan individu terlihat percakapan terjadi secara alamiah. Sementara itu, percakapan dilakukan secara masif oleh akun-akun anonim pada kubu KLB ilegal. "Dengan menggunakan big data analytics, Partai Demokrat diindikasikan menghadapi kekuatan di dunia maya yang memiliki sumber daya sangat besar,” tutupnya. (Ant/A-3)