Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, sudah melayangkan surat kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan, terkait pemecatan empat ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Sulsel yang mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat (5/3) lalu.
Empat Ketua DPC yang dipecat tersebut yaitu dari Barru Andi Hairuddin, Pangkep Andi M Ridha, Sidrap Andi Ihsan P Tanri dan Takalar Ikrar Kamaruddin. Dan posisi mereka sudah digantikan oleh pelaksana tugas (Plt).
Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle mengatakan, selain empat orang tersebut, masih ada dua lainnya yang diduga juga ikut KLB, hanya saja masih diinvestigasi oleh tim hukum Partai Demokrat.
"Ini lagi diselidiki, karena simpang siur informasinya. Ada indikasi politisasi, dan sanksi sosial itu berat, sehingga biar tim hukum yang kerja. Karena kami sehari sebelum KLB itu kan sempat gelar apel siaga atas permintaan DPP untuk menghubungi semua DPC, dan hanya empat DPC itu yang lost contac dengan kami, dan itu yang dilaporkan ke DPP," urai Selle, Kamis (11/3).
Baca juga : Lima DPC PKB NTT Dukung Muhaimin Iskandar Capres 2024
Selle menjelaskan, keberadaan empat ketua DPC itu di arena KLB tersebut juga diketahui dari DPP. "Mereka melakukan tracking data sampai ngecek keberadaan di hotel dan foto-foto kehadiran di sana, sehingga malam sebelum KLB surat pemecatan sudah keluar dari DPP," jelasnya.
Hanya saja lanjut Selle, pihaknya juga mendapat informasi, jika lebih dari enam perwakilan DPC dari Sulsel yang hadir di lokasi KLB.
"Ini juga sedang diinvestigasi, ada indikasi jual nama DPC dan mengaku pemilik suara DPC.Iini bisa disebut pemalsuan, sehingga bisa dilaporkan ke polisi,'' lanjutnya.
Hal itu pun ditegaskan Ketua DPD Partai Demorkat Sulsel Ni'matullah. Menurutnya, ada beberapa mantan ketua DPC yang hadir mengatasnamakan DPC yang aktif. "Saat ini kita masih mengumpulan bukti-bukti, jika sudah lengkap dia akan segera laporan ke polisi karena itu pemalsuan namanya," tegas Wakil Ketua DPRD Sulsel ini. (OL-2)
HAKIM Mahkamah Agung (MA) disebut telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan kebenaran murni menolak permohonan peninjauan kembali Moeldoko.
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi santai dirinya diisukan masuk dalam bursa calon ketua umum (ketum) Partai Golkar
AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
Sebanyak 14 Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur
Hasil yang diperoleh dari proses yang cacat hukum adalah tidak sah
AHY mengatakan sekitar 93% pemilik suara sah berada di daerah masing-masing. Mereka tidak melakukan penerbangan ke Sumatera Utara untuk mengikuti KLB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved