Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
POLRI belum menerbitkan Laporan Polisi (LP) terkait pelaporan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya terkait pelanggaran protokol kesehatan atau kerumunan yang terjadi di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).
"Mereka tidak menyatakan kapan akan disampaikan bahwa LP kami diterima atau tidak, tetapi mereka lagi merumuskan unsur pidana apa yang kemudian bisa ditetapkan dalam persoalan yang terjadi," ujar Ketua Umum PW GPI Jakarta Raya Rahmat Himran di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/3).
Rahmat menuturkan, pihak kepolisian sudah menerima sejumlah barang bukti yang dibawa oleh dirinya selaku pelapor terkait dengan kerumunan di KLB Demokrat.
Selanjutnya, Rahmat menerangkan bahwa penyidik bakal berkoordinasi lebih lanjut untuk menentukan sikap ihwal perkara tersebut.
"Bukti-bukti sudah kami serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes Polri," terang Rahmat.
Adapun t beberapa barang bukti yang dibawa di antaranya satu keping CD berisi video kerumunan massa saat KLB Partai Demokrat berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Penyidik, lanjut Rahmat, bakal memberikan informasi lanjutan apabila memang perkara tersebut dapat ditemukan unsur-unsur tindak pidana. Jika memang diduga ada pelanggaran, maka Polri bakal menindaklanjutinya.
"Kami dari pihak pelapor akan dikabarkan," ujarnya.
Hingga saat ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono juga belum memberikan respons terkait laporan tersebut.
GPI sendiri merupakan organisasi masyarakat yang sebelumnya juga melaporkan dugaan kerumunan yang terjadi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke NTT pada Selasa (23/2).
Seperti diketahui, kisruh partai Demokrat mencuat dalam beberapa waktu terakhir akibat KLB yang digelar di Sumut. Kegiatan itu digelar dengan kurang lebih kehadiran 1.200 orang. (OL-8)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo tidak bersedia menjawab siapa tokoh atau orang besar di balik persoalan ijazah miliknya yang terus berproses dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
SBY mengungkapkan, lukisan tersebut menggambarkan dua sisi kehidupan dunia saat ini yakni kekerasan akibat perang dan pentingnya berdamai dengan alam.
SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
Meskipun tantangan terbesar berada di kawasan Afrika, kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia tidak boleh lengah.
Presiden RI ke-6 itu juga menyoroti wilayah Papua yang masih menyumbang 93% dari beban malaria nasional, dan menekankan pentingnya komitmen lintas pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved