POLRI belum menerbitkan Laporan Polisi (LP) terkait pelaporan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya terkait pelanggaran protokol kesehatan atau kerumunan yang terjadi di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).
"Mereka tidak menyatakan kapan akan disampaikan bahwa LP kami diterima atau tidak, tetapi mereka lagi merumuskan unsur pidana apa yang kemudian bisa ditetapkan dalam persoalan yang terjadi," ujar Ketua Umum PW GPI Jakarta Raya Rahmat Himran di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/3).
Rahmat menuturkan, pihak kepolisian sudah menerima sejumlah barang bukti yang dibawa oleh dirinya selaku pelapor terkait dengan kerumunan di KLB Demokrat.
Selanjutnya, Rahmat menerangkan bahwa penyidik bakal berkoordinasi lebih lanjut untuk menentukan sikap ihwal perkara tersebut.
"Bukti-bukti sudah kami serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes Polri," terang Rahmat.
Adapun t beberapa barang bukti yang dibawa di antaranya satu keping CD berisi video kerumunan massa saat KLB Partai Demokrat berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Penyidik, lanjut Rahmat, bakal memberikan informasi lanjutan apabila memang perkara tersebut dapat ditemukan unsur-unsur tindak pidana. Jika memang diduga ada pelanggaran, maka Polri bakal menindaklanjutinya.
"Kami dari pihak pelapor akan dikabarkan," ujarnya.
Hingga saat ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono juga belum memberikan respons terkait laporan tersebut.
GPI sendiri merupakan organisasi masyarakat yang sebelumnya juga melaporkan dugaan kerumunan yang terjadi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke NTT pada Selasa (23/2).
Seperti diketahui, kisruh partai Demokrat mencuat dalam beberapa waktu terakhir akibat KLB yang digelar di Sumut. Kegiatan itu digelar dengan kurang lebih kehadiran 1.200 orang. (OL-8)
