Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
POLRI belum menerbitkan Laporan Polisi (LP) terkait pelaporan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya terkait pelanggaran protokol kesehatan atau kerumunan yang terjadi di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).
"Mereka tidak menyatakan kapan akan disampaikan bahwa LP kami diterima atau tidak, tetapi mereka lagi merumuskan unsur pidana apa yang kemudian bisa ditetapkan dalam persoalan yang terjadi," ujar Ketua Umum PW GPI Jakarta Raya Rahmat Himran di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/3).
Rahmat menuturkan, pihak kepolisian sudah menerima sejumlah barang bukti yang dibawa oleh dirinya selaku pelapor terkait dengan kerumunan di KLB Demokrat.
Selanjutnya, Rahmat menerangkan bahwa penyidik bakal berkoordinasi lebih lanjut untuk menentukan sikap ihwal perkara tersebut.
"Bukti-bukti sudah kami serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes Polri," terang Rahmat.
Adapun t beberapa barang bukti yang dibawa di antaranya satu keping CD berisi video kerumunan massa saat KLB Partai Demokrat berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Penyidik, lanjut Rahmat, bakal memberikan informasi lanjutan apabila memang perkara tersebut dapat ditemukan unsur-unsur tindak pidana. Jika memang diduga ada pelanggaran, maka Polri bakal menindaklanjutinya.
"Kami dari pihak pelapor akan dikabarkan," ujarnya.
Hingga saat ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono juga belum memberikan respons terkait laporan tersebut.
GPI sendiri merupakan organisasi masyarakat yang sebelumnya juga melaporkan dugaan kerumunan yang terjadi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke NTT pada Selasa (23/2).
Seperti diketahui, kisruh partai Demokrat mencuat dalam beberapa waktu terakhir akibat KLB yang digelar di Sumut. Kegiatan itu digelar dengan kurang lebih kehadiran 1.200 orang. (OL-8)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Kehadiran Ibas menjadi puncak dari perayaan kegiatan yang bertujuan mempromosikan potensi pariwisata bahari di tanah kelahirannya tersebut.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo tidak bersedia menjawab siapa tokoh atau orang besar di balik persoalan ijazah miliknya yang terus berproses dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved