Pecahnya Demokrat Berpeluang Ciptakan Poros Koalisi Baru

KONFLIK internal yang melanda Partai Demokrat berpeluang menciptakan poros koalisi baru untuk Pemilu 2024. Seperti yang sudah diketahui, sejak 2019 hingga saat ini Demokrat tidak memutuskan posisinya sebagai koalisi maupun oposisi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengunkapkan peluang terbentuknya koalisi baru yang melibatkan Demokrat bisa saja terjadi. Yang paling memungkinkan ialah besar kemungkinan Demokrat merapat bersama NasDem dan Golkar terkait kepentingan konvensi yang calon presiden (capres) yang diinisasi NasDem.

"Kalau bicara kemungkinan tentu sangat mungkin terjadi koalisi NasDem, Golkar, dan Demokrat. Tiga partai ini relatif punya hubungan politik yang baik," ungkap Adi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/3).

Adi melanjutkan, figur Ketua Umum NasDem Surya Paloh memiliki pengaruh yang besar jika koalisi ini terbentuk. Sebagaimana yang sudah diketahui, Surya Paloh sebelum mendirikan NasDem merupakan figur penting di Golkar.

"Partai-partai ini tidak pernah bersaing apalagi saling 'melukai' NasDem dan Golkar secara kultural saling beririsan," papar Adi.

Menurut Adi, siapapun nanti Ketua Umum yang diakui oleh Demokrat baik AHY maupun Moeldoko sangat potensial bagi Demokrat untuk bergabung. Kekuatan Demokrat baik dari basis pendukung sangat berguna untuk membangun koalisi yang kuat di 2024.

"Tentu ini modal yang baik untuk berkoalisi. Tiga partai ini tak punya riwayat permusuhan permusuhan secara politik. Jadi lbh mudah berkoalisi," ungkapnya.

Baca juga : Amnesty Kritik Putusan PTTUN Terkait Banding Jaksa Agung

Sementara itu, terkait kisruh Koalisi Luar Biasa (KLB) yang turut menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat penting bagi Jokowi untuk bertindak menyelesaikan kekisruhan di Demokrat. Pihak istana di dorong untuk memberikan keterangan resmi terkait sikapnya terhadap konflik internal Demokrat.

"Penting ada pengakuan atau statement formal semacam itu untuk menganulir dugaan liar publik, bahwa apa yang dilakukan KSP ini tidak didukung Istana. Bisa dari jubirnya, entah dari Mensesneg, atau Jokowi sendiri," kata Adi.

Suara Jokowi diperlukan untuk meluruskan opini publik yang cenderung menilai pemerintah ikut andil dalam kudeta Demokrat. Suara Jokowi juga bisa memperbaiki nama baik pemerintah sekaligus memberikan penegasan bahwa tindakan Moeldoko tak ada kaitannya dengan pemerintahan saat ini.

Menurut Adi, pemerintah tak bisa menutup mata terkait kekisruhan yang terjadi di Demokrat. Publik perlu mendengarkan pernyataan resmi dari presiden agar tidak ada spekulasi yang mengakitkan keterlibatan Istana dalam KLB Partai Demokrat.

"Kalau tak ada pernyataan resmi, publik pasti menyeret Istana terus. Ini kan tidak bagus untuk istana, sebagai sebuah pemerintahan. Masa iya pemerintah dituduh terus, saat dituduh tak memberikan respons," ucapnya. (OL-2)