Kemenkumham akan Telaah Dokumen yang Diserahkan AHY

Demokrasi di Balik Simbol

Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.

8 Dekade Demokrasi Berjalan, Hubungan Partai Politik dan Konstituen Semakin Memburuk

MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk. 

Pragmatisme Partai Politik Ancam Demokrasi

Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.

Pakar Hukum Tata Negara Soroti Wacana Pembentukan PPHN

PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.

Politik Jalan Tengah

Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.

Puan Singung Negara Konoha, Indonesia Gelap, dan Bendera One Piece di Sidang Tahunan MPR

KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR 

MUI Sebut Sound Horeg Haram, Kemenkum: Jika Timbulkan Kerusakan akan Dibatasi

Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan 

Resmi jadi WNI, Kemenkum Segera Sumpah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy. 

Tiga pemain naturalisasi yang  akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

Kemenkumham DKI Dorong Peningkatan Pelayanan di 2025

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,

Kemenkumham Sulteng Dorong Pembentukan Produk Hukum Berlandaskan HAM

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM. 

Menteri HAM Ingin Anggaran Rp20 Triliun, DPR: Nanti Kita Bahas

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.

Kemenkumham Sulteng Dorong Pembentukan Produk Hukum Berlandaskan HAM

KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

Tunjangan Fantastis DPR

Paradoks Provinsi Berkinerja Terbaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia