Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyambut baik langkah Marzuki Alie dan kawan-kawan mencabut gugatan pemecatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Kader yang dipecat dinilai sadar telah melakukan kesalahan.
"Semoga mereka juga segera menyadari kekeliruan mereka selama ini yang melakukan GPKPD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat)," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3).
Dia kembali menegaskan bahwa langkah GPKPD dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) dinilai menyalahi aturan. Terutama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres Ke-V 2020.
"Kasihan kalau salah terus, mereka bisa mempermalukan diri mereka sendiri terus," ungkap dia.
Terkait pencabulan gugatan, Herzaky menyampaikan bahwa dasar langkah hukum yang diambil lemah. Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), permasalahan kader harus diselesaikan di internal partai. Adapun jalur penyelesaian perselisihan yang dimaksud melalui mahkamah partai. Bukan mendadak langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.
baca juga: Marzuki Alie Cabut Gugatan ke AHY, Hakim pun Gembira
"Mungkin setelah benaran belajar UU Parpol, mereka akhirnya sadar. Kalau jalan yang mereka tempuh selama ini salah," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Marzuki Alie, mencabut gugatan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pencabutan lantaran keanggotaan Marzuki Alie di Partai Demokrat diklaim telah dipulihkan. (OL-3)
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved