Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
POSISI Moeldoko sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang diprediksi akan berbuntut pada goyangnya kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).Moeldoko kemungkinan besar akan berhenti menjabat sebagai KSP, karena mantan Panglima TNI itu harus fokus mengurus Partai Demokrat yang sedang panas-panasnya.
"Saya kira soal waktu saja. Tidak lama lagi, Pak Moeldoko akan lepas lepas Kepala Staf Kepresidenan dan totalitas mengurus Partai Demokrat," kata Ketua Koordinator Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) Iradat Ismail dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/3).
Lebih lanjut, kata Iradat meng ada empat nama yang santer disebut masuk radat menjadi pengganti Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
"Kalau kami dengar-dengar mengerucut empat sosok," kata Iradat yang pernah menjadi salah satu ketua Pemuda Islam Indonesia (PII) Maluku Utara.
baca juga: Relawan Jokowi Minta Presiden Tindak Tegas Moeldoko
Keempat nama yang disebut Iradat adalah politikus kawakan PDI Perjuangan yang juga purnawirawan TNI, TB. Hasanuddin, mantan SAD Jendral (Purn) Mulyono, mantan Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo yang dalam jejak digital disebutkan pernah menjadi pengawal mantan Presiden SBY.
"Empat nama ini, memang menonjol kalau bicara KSP gantiin Pak Moeldoko ya. Tapi sekali lagi ini masih prediksi dan spekulasi. Kita tunggu saja," pungkas Iradat. (OL-3)
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved