Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POSISI Moeldoko sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang diprediksi akan berbuntut pada goyangnya kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).Moeldoko kemungkinan besar akan berhenti menjabat sebagai KSP, karena mantan Panglima TNI itu harus fokus mengurus Partai Demokrat yang sedang panas-panasnya.
"Saya kira soal waktu saja. Tidak lama lagi, Pak Moeldoko akan lepas lepas Kepala Staf Kepresidenan dan totalitas mengurus Partai Demokrat," kata Ketua Koordinator Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) Iradat Ismail dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/3).
Lebih lanjut, kata Iradat meng ada empat nama yang santer disebut masuk radat menjadi pengganti Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
"Kalau kami dengar-dengar mengerucut empat sosok," kata Iradat yang pernah menjadi salah satu ketua Pemuda Islam Indonesia (PII) Maluku Utara.
baca juga: Relawan Jokowi Minta Presiden Tindak Tegas Moeldoko
Keempat nama yang disebut Iradat adalah politikus kawakan PDI Perjuangan yang juga purnawirawan TNI, TB. Hasanuddin, mantan SAD Jendral (Purn) Mulyono, mantan Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo yang dalam jejak digital disebutkan pernah menjadi pengawal mantan Presiden SBY.
"Empat nama ini, memang menonjol kalau bicara KSP gantiin Pak Moeldoko ya. Tapi sekali lagi ini masih prediksi dan spekulasi. Kita tunggu saja," pungkas Iradat. (OL-3)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved