Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POSISI Moeldoko sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang diprediksi akan berbuntut pada goyangnya kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).Moeldoko kemungkinan besar akan berhenti menjabat sebagai KSP, karena mantan Panglima TNI itu harus fokus mengurus Partai Demokrat yang sedang panas-panasnya.
"Saya kira soal waktu saja. Tidak lama lagi, Pak Moeldoko akan lepas lepas Kepala Staf Kepresidenan dan totalitas mengurus Partai Demokrat," kata Ketua Koordinator Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) Iradat Ismail dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/3).
Lebih lanjut, kata Iradat meng ada empat nama yang santer disebut masuk radat menjadi pengganti Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
"Kalau kami dengar-dengar mengerucut empat sosok," kata Iradat yang pernah menjadi salah satu ketua Pemuda Islam Indonesia (PII) Maluku Utara.
baca juga: Relawan Jokowi Minta Presiden Tindak Tegas Moeldoko
Keempat nama yang disebut Iradat adalah politikus kawakan PDI Perjuangan yang juga purnawirawan TNI, TB. Hasanuddin, mantan SAD Jendral (Purn) Mulyono, mantan Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo yang dalam jejak digital disebutkan pernah menjadi pengawal mantan Presiden SBY.
"Empat nama ini, memang menonjol kalau bicara KSP gantiin Pak Moeldoko ya. Tapi sekali lagi ini masih prediksi dan spekulasi. Kita tunggu saja," pungkas Iradat. (OL-3)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved