Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi meminta Moeldoko menunjuk juru bicara (jubir) pribadi terkait pemasalahan manuver politiknya dan tidak menyeret Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk terlibat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan politik pribadi.
"KSP itu sebuah lembaga setingkat menteri yang bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Kepresidenan yaitu memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden," kata Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanaf dalam keterangan tertulis diterima mediaindonesia.com, Kamis (18/3).
Menurutnya sejumlah pejabat struktural di KSP terlampau jauh dalam menyikapi permasalahan terkait kepentingan politik Moeldoko.
"Akhirnya menguras waktu dan energi yang tidak seharusnya dilakukan. Biarkan saja pak Moeldoko dengan cara beliau sendiri menyelesaikan urusan beliau. Pejabat struktural fokus saja dengan tugas-tugas utamanya," sarannya.
Apalagi Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini lagi ekstra bekerja keras menghadapi berbagai permasalahan bangsa dan negara, terutama pemulihan ekonomi dan penanganan bencana non alam pandemi korona.
baca juga: Relawan Jokowi Minta Presiden Tindak Tegas Moeldoko
"Sebagai relawan tentu kami memiliki kewajiban untuk mengoreksi pejabat Negara yang lebih mengutamakan kepentingan lain di atas kepentingan Negara. Apalagi secara tegas Presiden Jokowi, telah mengingatkan pejabat setingkat menteri tidak menjalankan visi misi lain, selain visi misi Presiden dan Wakil Presiden," ungkap Ridwan.
Atas alasan tersebut, Ridwan Hanaf menyarankan kepada Moeldoko untuk lebih bijaksana, dan lebih baik menunjuk tim jubir pribadi. (OL-3)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved