Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat meminta para mantan kadernya berhenti membawa embel-embel partai untuk melakukan aktivitas. Partai berlogo Mercy itu merasa dihina oleh para mantan kader.
"Kami sebagai kader Demokrat, merasa sangat terhina dengan kelakuan mereka, apalagi mereka melakukannya masih mengenakan atau membawa-bawa atribut Partai Demokrat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Senin (22/3).
Herzaky menegaskan para mantan kader itu sudah dipecat. Mereka sudah diharamkan menggunakan atribut partai dengan alasan apapun.
"Kami bersyukur, mereka, mantan kader sisa-sisa masa feodal yang menghancurkan partai kami di era 2010-an, kini sudah tidak bersama kami lagi," tegas Herzaky.
Pada mantan kader itu juga dinilai hanya memperkeruh suasana. Herzaky menegaskan tiap pernyataan mantan kader tidak mewakili Partai Demokrat.
"Apa yang mereka lakukan, jauh dari nilai-nilai Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun," ujar Herzaky.
baca juga: Demokrat KLB Disebut Tebar Fitnah Soal Kantor DPP Milik Pribadi
Masyarakat juga diminta bijak menanggapi para mantan kader Partai Demokrat. Herzaky menegaskan Partai Demokrat hanya satu, tidak ada versi Kongres Luar Biasa (KLB).
"Mentang-mentang berselingkuh dengan oknum kekuasaan, seakan-akan bebas melakukan apa saja, meskipun sangat tidak etis dan tidak bermoral serta di luar kepatutan?" tutur Herzaky. (OL-3)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved