Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatakan kantor DPP di Jalan Proklamasi nomor 42 tercatat milik pribadi.
"Setelah gagal melakukan kudeta dan gagal mengadakan KLB yang sah, kini makin konsisten menyebar fitnah dan hoaks," kata Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulis, Senin (22/3).
Herzaky minta para mantan kader berhenti mengurusi Demokrat. Dia menegaskan mereka semua sudah tidak berhak untuk membuat pernyataan apapun mengatasnamakan Partai Demokrat.
"Apa tidak malu, ya, sudah jadi politisi senior, tapi tidak menunjukkan perilaku berpolitik yang mengedepankan adab, etika, dan kepatutan? Apa yang mau ditinggalkan dan diwariskan untuk generasi mendatang?" tanya Herzaky.
Masyarakat diminta bijak. Pernyataan kubu Partai Demokrat soal KLB diminta tak diladeni.
"Publik juga tahu, ini perbuatan yang sangat tidak etis dan tidak patut dari mantan kader ataupun kader gadungan," tutur Herzaky.
Baca juga: Demokrat Sebut Poster Deklarasi Capres-Cawapres JK-AHY Hoaks
Sebelumnya, Kubu Partai Demokrat versi KLB Sibolangit mendapat informasi banyak aset partai yang menjadi atas nama pribadi. Salah satunya ialah Kantor DPP Partai Demokrat yang berdomisili di Jalan Proklamasi nomor 41, Jakarta.
Juru bicara Partai Demokrat versi KLB Sibolangit Muhammad Rahmad tidak memerinci pemegang aset markas partai berlambang bintang mercy itu. Dia hanya memastikan sertifikat gedung itu bukan atas nama partai.
Rahmad mengatakan Kantor DPP Partai Demokrat dibeli dengan harga Rp100 miliar. Pembelian dilakukan dengan menggunakan uang patungan dari masyarakat dan kader Demokrat.(OL-5)
Leptospirosis merupakan salah satu penyakit penyerta banjir yang jarang diketahui oleh masyarakat.
Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus demam berdarah dengue (DBD)
Ada tiga provinsi di Papua yang terkena dampak dari kasus polio yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan
SITUASI KLB diare di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat (Sumbar) masih belum mereda. Saat ini tercatat 45 orang mengalami diare akut dan lima diantaranya meninggal dunia.
Pemerintah harus menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
KASUS kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Namun sejauh ini pemerintah belum menetapkan kasus ini sebagai kasus prioritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved