Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DPP Demokrat meyakini pemerintah akan bersikat obyektif dan adil dalam memutuskan kisruh duo demokrat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan perjuangan partai dalam menyelamatkan demokrasi tidak mudah. Partainya memiliki keyakinan kuat Kemenkumham akan memutus kasus tersebut dengan obyektif dan adil serta bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.2 Tahun 2008 jo. 2011 tentang Parpol, Permenkumham No.34 Tahun 2017, maupun AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020) dan sudah disahkan dengan SK Menkumham serta tercatat di lembaran berita negara.
"Perjuangan kami untuk menyelamatkan demokrasi memang tidak mudah. Karena ancaman terhadap demokrasi akan selalu ada di setiap masa, dengan bentuk yang mungkin berbeda, ataupun sama. Yang perlu kita lakukan adalah terus berjuang & berdoa. Konsisten memperjuangkan prinsip mengedepankan kebenaran dan keadilan," ujarnya, Selasa (31/3).
Baca juga: Kisruh Demokrat, Moeldoko Nyatakan Tak Ingin Bebani Presiden
Selanjutnya, setelah menerima pengumuman dari pemerintah, para pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dapat terus melanjutkan kerja nyata.
"Untuk membantu rakyat terdampak pandemi dan bencana, seperti yang telah kami lakukan selama setahun terakhir," tukasnya.(OL-5)
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
HAKIM Mahkamah Agung (MA) disebut telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan kebenaran murni menolak permohonan peninjauan kembali Moeldoko.
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi santai dirinya diisukan masuk dalam bursa calon ketua umum (ketum) Partai Golkar
AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
Sebanyak 14 Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur
Hasil yang diperoleh dari proses yang cacat hukum adalah tidak sah
Jhoni menyebut SBY selalu mengajak agar kita semua harus menjadi Demokrat sejati. Namun, kata dia, fakta justru menunjukkan sebaliknya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved