Kisruh Demokrat, Moeldoko Nyatakan Tak Ingin Bebani Presiden

 Dhika Kusuma Winata

Kisruh Demokrat, Moeldoko Nyatakan Tak Ingin Bebani Presiden

Berita ini sudah di-publish oleh: Deri Dahuri pada Minggu, 28 Maret 2021 13:36 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akhirnya angkat bicara terkait alasannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Moeldoko menyebut keputusannya menjadi Ketum Demokrat versi KLB atas otoritasnya secara pribadi. Dia mengaku tak ingin membebani Presiden Joko Widodo terkait kisruh tersebut.

"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki maka saya tidak mau membebani Presiden," kata Moeldoko melalui pesan video yang diterima, Minggu (28/3).

Moeldoko kembali meminta agar keputusannya menerima pinangan KLB Demokrat tidak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Dia mengaku bahkan tak memberitahu keluarganya mengenai keputusannya itu.

"Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini," ungkapnya.

Moeldoko menyatakan ia menerima pinangan itu lantaran arah demokrasi di tubuh Demokrat sudah bergeser. Mantan Panglima TNI itu menyebut ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional yakni pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024.

Pertarungan itu, kata dia, terstruktur dan gampang dikenali. Moeldoko menyebut pertarungan ideologis itu menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," katanya.

Dia mengaku situasi itu semua berujung pada keputusannya menerima permintaan untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Moeldoko menyebut sebelum menerima pinangan ia juga meminta keyakinan dari para peserta KLB.

Pertanyaan kepada peserta KLB yang dia ajukan ialah legalitas KLB sesuai dengan AD/ART. Kemudian, seberapa serius kader Demokrat memintanya memimpin partai. Ketiga, bersedia kah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan.

"Semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan," ucapnya. (Dhk/OL-09)