Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman memperingatkan Demokrat Kubu Moeldoko yakni Max Sopacua untuk tidak terus menerus mengaitkan Demokrat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan kasus Hambalang. Benny menilai, Max Sopacua bersama dengan Demokrat versi KLB sengaja ingin menjatuhkan citra SBY.
“Jelas itu fitnah, itu agenda untuk merusak partai, untuk merusak nama baik pak SBY. Saya tahu persis itu. Saya hanya mau ingatkan teman-teman berhentilah mendiskreditkan SBY dalam kasus Hambalang, berhenti mendiskreditkan Ibas di kasus Hambalang, karena saya tahu persis,” tegas Benny di Jakarta, Selasa (30/3).
Bahkan, politisi senior Partai Demokrat itu mengingatkan semasa menjadi Ketua Komisi III DPR RI, Benny tahu betul sepak terjang Max Sopacua, Jhoni Allen dan Marzuki Alie. Dirinya mengaku tahu betul bagaimana sepak terjang politikus yang saat ini membelot dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Saya selama ini diam. Tapi pada saat kasus itu meledak saya adalah Ketua Komisi III, saya tahu persis, saya tahu siapa-siapa terlibat, saya tahu ada orang yang nama-namanya disebutkan saja untuk membela diri,” ujar Benny.
Baca juga : Moeldoko Menjawab Cikeas, Siap Pertaruhkan Leher
“Tapi saya ingatkan Max Sopacua berhentilah mendiskreditkan pak SBY dan mas Ibas dalam kasus Hambalang.”
Terkait kasus Hambalang, Benny menjelaskan semasa kepemimpinannya di Komisi III dirinya pernah meminta klarifikasi langsung dari Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas). Menurut Benny, Ibas sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Hambalang.
“Saya pernah panggil mas Ibas menanyakan itu, dan setelah kita melakukan klarifikasi sama sekali tidak ada hubungannya mas Ibas dan kasus Hambalang, Mereja mau main drama politik saja," paparnya.
Secara hukum, kasus Hambalang sudah selesai. Sejumlah mantan kader sudah menjalani hukuman. Nama-nama yang terlibat dalam KLB Sumut seperti Jhoni Allen Marbun, dan Max Sopacua termasuk pernah diperiksa KPK dalam kasus ini, sementara Nazaruddin, yang diduga kuat mendanai penyelenggaraan KLB Sumut, baru saja menyelesaikan masa hukumannya. (OL-7)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
PRESIDEN Prabowo Subianto  menggelar rapat terbatas atau Ratas di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (11/1) untuk mematangkan industri tekstil dan produksi chip sektor otomotif.
Prabowo juga mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul tidak dibiarkan berlarut-larut. Seluruh pihak diminta segera duduk bersama untuk mencari solusi
Politisi asal Dapil Papua Selatan tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah yang telah berjalan selama satu tahun terakhir.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai arah kebijakan ekonomi yang dievaluasi dalam retret kabinet di Hambalang
PENGAMAT komunikasi politik menilai retret Kabinet di Hambalang menjadi upaya Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menyatukan visi Kabinet Merah Putih.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menilai retret Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki urgensi yang kuat dalam memperbaiki kinerja pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved