Jumat 02 April 2021, 17:50 WIB

Kubu Moeldoko Tuntut SBY dan AHY Minta Maaf

Kubu Moeldoko Tuntut SBY dan AHY Minta Maaf

Dok.MI
Ilustrasi

 

DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko menghormati keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan partai-nya.
 
"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, hari ini.
 
Hal itu, lanjut dia, juga membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.
 
"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi, pemerintah dan Pak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," tutur Rahmad.
 
Terkait keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko, kata dia, pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan.

Baca juga: Mahfud MD : Banyak Orang Takut RUU Perampasan Aset Disahkan

"Mekanisme hukum akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Bapak Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalah gunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Rahmad.
 
DPP Partai Demokrat mengimbau kepada seluruh kader dimana pun berada untuk tetap tenang, solid, bersatu dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.
 
"Mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bersungguh-sungguh dengan ikhlas mengembalikan Partai Demokrat kepada khittoh-nya, yakni partai terbuka, demokratis, bersih, cerdas, dan santun," ucap-nya.
 
Sebagaimana diketahui, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
 
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3).(OL-4)

Baca Juga

Mi/Adam Dwi

Wapres Minta Bangsa Kembali Tumbuhkan Kekuatan Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:43 WIB
Wapres mengatakan, untuk menghadapi situasi seperti saat ini, bangsa Indonesia perlu menumbuhkan kembali kekuatan nasional yang pernah...
Ilustrasi

Perubahan APBD Lambat, Serapan Anggaran Covid Daerah Rendah

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:06 WIB
Penyerapan belanja pandemi covid di daerah masih rendah karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlambat setelah...
Dok MI

Penyaluran Anggaran Korona Tersendat di Daerah karena Alasan Ini

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 19:15 WIB
Satu kesalahan fatal lainnya yang dilakukan pusat, lanjut dia, adalah tidak mengantisipasi adanya gelombang kedua covid-19 dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pemerintah Afghanistan Hadapi Krisis Eksistensial

 Laporan SIGAR menggarisbawahi kekhawatiran pasukan Afghanistan tidak siap untuk melakukan pertahanan yang berarti

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya