Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Demokrat KLB Moeldoko dinilai sibuk melakukan pencitraan. Daripada citra yang dibangun tidak sesuai fakta, kubu AHY meminta mereka bertobat.
"Publik tidak mungkin mudah ditipu dengan pencitraan seperti ini apalagi label Jenderal Santri untuk seorang Moeldoko yang sepak terjangnya terekam kuat dalam memori publik sebagai aktor kunci pembegalan demokrasi terhadap Partai Demokrat yang justru bertentangan dengan sikap kesatria dan keperwiraan," tegas Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani, Sabtu (27/3)
Lantaran itu, Kamhar mengingtakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) pemaaf. AHY akan menerima permohonan maaf Moeldoko atas segala kekeliruannya
"Ketum AHY akan senantiasa membuka pintu maaf meskipun Moeldoko telah melakukan hal yang mengecewakan, jika ia menyadari kekeliruannya," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat KLB Muhammad Rahmad meminta penegak hukum untuk mengusut kembali kasus Hambalang. Pembangunan mega proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor tersebut terbukti dikorupsi dengan anggaran yang menguap senilai Rp2,5 triliun
"Jika kasus Hambalang belum tuntas, masih ada yang mengganjal, masih ada yang patut menjadi tersangka, maka tentu sebaiknya dapat segera dituntaskan agar pembangunan proyek Hambalang itu bisa dilanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi," ujarnya, Sabtu (27/3).
Kasus yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tersebut menurutnya masih menyisakan persoalan hukum sehingga proyek pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
"Kalau masih ada persoalan hukum di Hambalang, maka proyek Hambalang itu tidak bisa dilanjutkan sampai soal hukumnya selesai," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Sekjen Demokrat versi Moeldoko Gugat Demokrat Kubu AHY Rp55 ...
Baca Juga: Marzuki Alie Cabut Gugatan ke AHY, Hakim pun Gembira
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved