PARTAI Demokrat KLB Moeldoko dinilai sibuk melakukan pencitraan. Daripada citra yang dibangun tidak sesuai fakta, kubu AHY meminta mereka bertobat.
"Publik tidak mungkin mudah ditipu dengan pencitraan seperti ini apalagi label Jenderal Santri untuk seorang Moeldoko yang sepak terjangnya terekam kuat dalam memori publik sebagai aktor kunci pembegalan demokrasi terhadap Partai Demokrat yang justru bertentangan dengan sikap kesatria dan keperwiraan," tegas Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani, Sabtu (27/3)
Lantaran itu, Kamhar mengingtakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) pemaaf. AHY akan menerima permohonan maaf Moeldoko atas segala kekeliruannya
"Ketum AHY akan senantiasa membuka pintu maaf meskipun Moeldoko telah melakukan hal yang mengecewakan, jika ia menyadari kekeliruannya," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat KLB Muhammad Rahmad meminta penegak hukum untuk mengusut kembali kasus Hambalang. Pembangunan mega proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor tersebut terbukti dikorupsi dengan anggaran yang menguap senilai Rp2,5 triliun
"Jika kasus Hambalang belum tuntas, masih ada yang mengganjal, masih ada yang patut menjadi tersangka, maka tentu sebaiknya dapat segera dituntaskan agar pembangunan proyek Hambalang itu bisa dilanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi," ujarnya, Sabtu (27/3).
Kasus yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tersebut menurutnya masih menyisakan persoalan hukum sehingga proyek pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
"Kalau masih ada persoalan hukum di Hambalang, maka proyek Hambalang itu tidak bisa dilanjutkan sampai soal hukumnya selesai," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Sekjen Demokrat versi Moeldoko Gugat Demokrat Kubu AHY Rp55 ...
Baca Juga: Marzuki Alie Cabut Gugatan ke AHY, Hakim pun Gembira
