Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat KLB Moeldoko dinilai sibuk melakukan pencitraan. Daripada citra yang dibangun tidak sesuai fakta, kubu AHY meminta mereka bertobat.
"Publik tidak mungkin mudah ditipu dengan pencitraan seperti ini apalagi label Jenderal Santri untuk seorang Moeldoko yang sepak terjangnya terekam kuat dalam memori publik sebagai aktor kunci pembegalan demokrasi terhadap Partai Demokrat yang justru bertentangan dengan sikap kesatria dan keperwiraan," tegas Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani, Sabtu (27/3)
Lantaran itu, Kamhar mengingtakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) pemaaf. AHY akan menerima permohonan maaf Moeldoko atas segala kekeliruannya
"Ketum AHY akan senantiasa membuka pintu maaf meskipun Moeldoko telah melakukan hal yang mengecewakan, jika ia menyadari kekeliruannya," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat KLB Muhammad Rahmad meminta penegak hukum untuk mengusut kembali kasus Hambalang. Pembangunan mega proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor tersebut terbukti dikorupsi dengan anggaran yang menguap senilai Rp2,5 triliun
"Jika kasus Hambalang belum tuntas, masih ada yang mengganjal, masih ada yang patut menjadi tersangka, maka tentu sebaiknya dapat segera dituntaskan agar pembangunan proyek Hambalang itu bisa dilanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi," ujarnya, Sabtu (27/3).
Kasus yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tersebut menurutnya masih menyisakan persoalan hukum sehingga proyek pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
"Kalau masih ada persoalan hukum di Hambalang, maka proyek Hambalang itu tidak bisa dilanjutkan sampai soal hukumnya selesai," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Sekjen Demokrat versi Moeldoko Gugat Demokrat Kubu AHY Rp55 ...
Baca Juga: Marzuki Alie Cabut Gugatan ke AHY, Hakim pun Gembira
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved