KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak mengesahkan kepengurusan Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. AHY bersyukur atas keputusan itu dan menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Demokrat.
"Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3).
Menurut AHY, keputusan pemerintah merupakan penegasan terhadap legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat. Kepengurusan dan konstitusi partai yang sah, imbuhnya, yakni AD/ART yang dihasilkan Kongres V pada 2020.
"Dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air. Alhamdulillah hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," kata AHY.
AHY mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Jokowi yang telah menunaikan janji pemerintah dalam kisruh itu. Penghargaan juga disampaikannya kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumdan HAM Yasonna Laoly.
Sebelumnya, Menkum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan pemerintah menolak pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB itu dinilai tidak memenuhi persyaratan dan AD/ART partai.
Yasonna menjelaskan KLB Deli Serdang tak bisa memenuhi dokumen persyaratan terkait perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan mandat dari para Ketua DPD serta Ketua DPC itu. "Kami sampaikan sejak awal pemerintah objektif dan transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini," kata Yasonna. (OL-14)
