Berita Terbaru Kekerasan Seksual Hari Ini

UU TPKS Dinilai belum Komperhensif

Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia Euis Sunarti menyebut banyak hal merisaukan dalam naskah akademiknya, selain multitafsir, landasannya dinilai tak sesuai

Ajak Implementasi UU TPKS, Bukti Puan Serius Lindungi Kaum Perempuan

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

KSP: Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS

Selain itu, pemerintah juga akan menggelar sosialisasi sehingga publik mengetahui secara penuh apa saja substansi UU itu.

UU TPKS Atur Hak Korban Kekerasan Seksual atas Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial

Tiga kementerian akan memastikan, mengawal terkait dengan jaminan seosial. Di dalamnya ada jaminan kesehatan dan bantuan sosial.

Urgensi Kurikulum Berbasis UU TPKS

PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi UU menjelma kabar baik bagi banyak kalangan, terutama para pelajar perempuan.

Momentum Ramadan: Menggalakkan Zakat untuk Korban Kekerasan Seksual

LAHIRNYA Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak sejarah perlawanan terhadap kekerasan seksual (KS).

Korban Kekerasan Seksual Bisa Ajukan Hak Restitusi Lewat UPTD PPA

Mengacu UU TPKS, UPTD PPA berfungsi untuk mengawal pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan pendampingan selama proses peradilan.

Resmikan Rumah Cegah, Kemendikbudristek Siap Terima Aduan soal Korupsi hingga Kekerasan Seksual

"Rumah ini juga menjadi simbol penangkal KKN, serta mencegah intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan di lingkungan Kemendikbudristek,"

UU TPKS Bukti Kepedulian Puan Terhadap Perempuan Indonesia

Direktur Eksekutif Institute of Empowerment for Indonesian Women (INDW), Indah Sri Ayu, menyebut sepak terjang Puan terbukti pro pada isu perempuan di DPR.

Apresiasi Pengesahan UU TPKS, Kowani Minta Segera Sosialisasi dan Diimplementasikan 

Saat ini Kowani bisa berbesar hati serta bangga karena hasil perjuangan panjang Kowani dan juga para pegiat perempuan dan semua pihak, kini sudah memiliki legalitas . 

Sahkan RUU TPKS, Puan Dinilai Sebagai Pahlawan Perempuan Indonesia

RUU TPKS resmi disahkan menjadi UU TPKS oleh DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani, Selasa (12/4). Atas tindakannya, Puan dianggap sebagai pahlawan perempuan Indonesia.

Finalis Puteri Indonesia 2022 Maureethania Apresiasi Pengesahan RUU TPKS

Implementasi UU TPKS diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual serta memberikan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. 

Puan Sahkan RUU TPKS, Kado Terindah Sambut Hari Kartini

Pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS adalah angin segar dalam perlindungan bagi kaum perempuan karena mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Pelaku Kekerasan Seksual di UNRI Dibebaskan, Korban Temui Kemendikbud Ristek

Nadiem juga meminta kepada Rektor UNRI untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mendapatkan perlindungan dari stigma dan tekanan.

Puan Dinilai Layani Kepentingan Perempuan Soal UU TPKS

rektur Eksekutif Institute of Empowerment for Indonesian Women (INDW) , Indah Sri Ayu, menyatakan respek pada sikap Puan yang mengsahkan RUU TPKS.

RUU TPKS Disahkan, Pekerjaan Rumah Belum Usai

Tindak pidana perkosaan tidak diatur dalam RUU TPKS. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah agar bisa memasukan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP..

Pemahaman Penegak Hukum dan Masyarakat Menentukan Efektivitas UU TPKS

Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air

Puan Berharap UU TPKS Dapat Selesaikan Kasus-kasus Kekerasan Seksual

Di hadapan para Anggota Dewan, perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan terhadap RUU TPKS menjadi UU.

RUU TPKS Resmi Disahkan, DPR: Ini Tonggak Sejarah

RUU TPKS sudah diperjuangkan sejak tahun 2016 dan pembahasannya mengalami dinamika, termasuk berbagai penolakan.

Komnas Perempuan Butuh Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Dukungan anggaran dari APBN tidak sebanding dengan lonjakan kasus yang dihadapi Komnas Perempuan. Pada 2021, Komnas Perempuan hanya mendapatkan jatah sebesar Rp25 miliar dari APBN.

Kunci Revitalisasi Koperasi Desa

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia