Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Setelah lima tahun buron, Hadisyam ditangkap Jumat (20/9) malam saat berada di daerah Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumut.
Antusiasme dari sejumlah instansi pemerintah dan BUMN yang mengajukan permohonan pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan menjadi bukti bahwa kehadiran tim tersebut memang sangat dibutuhkan.
"Kalau memang keterlibatan korporasi terbukti, ya kita akan menuntut hukuman tambahan pencabutan izin dari perkebunan-perkebunan," ujar Jaksa Agung
Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dibentuk sebagai respons kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang pembangunan nasional.
Pakar hukum dan arbiter, Frans Hendra Winarta, mengapresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil memenangi gugatan IMFA pada sidang putusan Jumat (29/3/2019) tersebut.
Kejaksaan berhasil memenangkan gugatan arbitrase yang diajukan oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA) di pengadilan Den Haag, Belanda, beberapa waktu lalu
SECARA komprehensif penegakan hukum tidak ada yang sempurna, seideal yang diharapkan 100%.
Cara-cara pencegahan dengan mengawal dari awal pelaksanaan proyek hingga selesai lebih berhasil ketimbang represif, khususnya dalam upaya menekan kerugian negara.
Secara finansial, para pelaku usaha juga sangat terbantu dengan pelbagai inovasi yang digagas oleh tim tersebut.
Penegakan hukum justru dikatakan berhasil apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
Yuspar menegaskan sejatinya Masinton menanyakan hal itu kepada Komnas HAM selaku penyelidik kasus du-gaan pelanggaran berat HAM berat di Tanah Air.
Kejahatan perdagangan orang kerap bersinggungan dengan berbagai tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang dan korupsi. Subjeknya pun tidak lagi individu, tapi sindikat.
"Seharusnya dia mempertanyakan kepada Komnas HAM selaku penyelidik HAM berat terhadap penggunaan anggaran negara yang digunakan oleh Komnas HAM," ujar Yuspar
Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dalam menerima dan meneruskan informasi terkait SARA di media sosial menjadi bukti rendahnya kesadaran hukum
TP4 banyak mendampingi badan usaha dalam pembangunan infrastruktur agar bisa berjalan lancar dan optimal
TP4 dibentuk sebagai respons Korps Adhyaksa untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional.
Dugaan adanya intervensi itu dikemukakan oleh calon pimpinan KPK Johanis Tanak saat sesi wawancara dan uji publik Capim KPK di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (28/8).
KEJAKSAAN Agung memastikan vonis kebiri kimia bagi terpidana kekerasan seksual terhadap sembilan anak di Mojokerto, Jawa Timur, dilakukan.
Kejaksaan Agung tak mempermasalahkan hukuman tambahan berupa kebiri kepada pedofi l di Mojokerto karena itu sudah inkrah dan harus dilaksanakan.
Pembangunan sarana baru bagi jajaran Korps Adhyaksa harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved