Pelaku Bisnis Butuh Pengawalan TP4

MANFAAT kehadiran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Korps Adhyaksa dirasakan sangat signifikan terhadap masyarakat. Secara finansial, para pelaku usaha juga sangat terbantu dengan pelbagai inovasi yang digagas oleh tim tersebut.

Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi di sela-sela acara Forum Diskusi Media Grup bertajuk Penegakan Hukum Bukanlah Industri, di Kantor Media Grup, Jakarta, Kamis (12/9). Hadir pula sebagai pembicara, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, dan anggota Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak.

PT AP I selaku pelaku bisnis yang melaksanakan eksekusi terhadap proses pembangunan, terang Faik, berharap bisa menuntaskan semua kegiatan proyek strategis nasional secara lebih aman dan nyaman.

"Dan terkait masalah pengawalan saya kira masih sangat diperlukan oleh kita. Terus terang saja ini dampaknya sangat signifikan terhadap masyarakat, dampak terhadap finansial," ujarnya.

Baca juga: Eurico Guterres: Lepasnya Timor Timur bukan Salah Habibie

Contohnya, sambung dia, selama 5 tahun atau sebelum 2017 rata-rata investasi untuk pengembangan bandara yang dilakukan PT AP I hanya sekitar Rp3,6 triliun/tahun. Namun, dengan adanya pengawalan dari TP4 justru investasi meningkat cukup signifikan, yaitu Rp12 triliun di 2018 dan Rp17,5 triliun di 2019.

"Harapan dari pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur itu bisa terealisasi dengan lebih cepat. Bahwa pembangunan bandara ini signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira bentuk-bentuk pengawalan, inovasi-inovasi yang dilakukan masih sangat diperlukan oleh kita sebagai pelaku usaha."

Senada disampaikan Indah Putri Indriani. Menurut dia, pengawalan terkait pelaksanaan proyek menjadi sangat penting. Siapa pun boleh terlibat asalkan jelas mekanisme dan instrumen, seperti yang selama ini dilakukan TP4 di level pusat dan daerah. Ia mengakui pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mengalami perkembangan cukup siginifikan dalam satu tahun.

"Misalnya di 2017, Luwuk Utara tumbuh di 7,6% dan di 2018 menjadi 8,4%. Dan ini juga tidak lepas karena percepatan pelaksanaan pembangunan, di mana kemudian penyerapan anggaran juga cukup besar. Kita ketahui di daerah ketergantungan terhadap proyek-proyek pemerintah cukup tinggi," kata dia.

Oleh karena itu, terang Indah, pengawalan masih sangat kita butuhkan, baik yang dilakukan oleh TP4 maupun instansi lain. Di sisi lain, media diakuinya juga memiliki peran untuk untuk senantiasa menyampaikan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan sedianya tetap perlu dikedepankan di samping upaya lain, seperti korektif dan represif, jika memang dibutuhkan.

Barita menambahkan, program-program yang berkaitan dengan pengawalan, pengamanan, pembangunan pemerintahan, merupakan satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaannya pun tidak bisa lepas dari kontrol sosial masyarakat.

Ia menilai secara komprehensif penegakan hukum tidak ada yang sempurna atau mencapai 100%. Untuk itulah perlu dipahami bahwa hukum ialah alat dan sarana untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan ukuran untuk merealisasikan masyarakat adil dan makmur.

"Kita sepakat pemberantasan korupsi, tapi kita juga tidak boleh melupakan pengawalan, pengamanan pembangunan, adalah bagian penting dari cita-cita tujuan pembangunan nasional," pungkasnya. (OL-8)