Infrastruktur Buruk dan Lemahnya Sistem Pengelolaan Pasar Sebabkan Pasar Sepi

SEKRETARIS Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) Andrian Lame Muhar mengungkapkan sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan lebih disebabkan oleh buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.

“Yang ditangkap pemerintah pusat, pasar rakyat sepi karena faktor penjualan online dan daya beli masyarakat yang menurun. Tapi kami membantah, bukan online yang paling signifikan. Banyaknya permasalahan infrastruktur di pasar membuat pengunjung malas masuk,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima (5/3).

Menurutnya, kondisi infrastruktur yang buruk mendorong pedagang menutup kiosnya karena pembeli semakin sedikit. Belum lagi ditambah beban retribusi dan pengelolaan yang tidak optimal.

Baca juga : Presiden Jokowi Resmikan Pasar Jongke di Solo

"Akibatnya, pasar rakyat tampak seperti pasar mati. Sepi pedagang, sepi pembeli," tambahnya.

Andrian mengungkapkan, sebagaimana merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan arahan Presiden Prabowo Subianto, Inkoppas mendorong agar koperasi pedagang pasar dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pasar, baik yang dibiayai dana swasta maupun APBN.

“Kalau koperasi pedagang pasar dilibatkan, pedagang merasa sebagai tuan rumah. Mereka akan menyiapkan infrastrukturnya sendiri, lebih rapi, lebih terjaga. Karena hanya penghuni rumahlah yang bisa membenahi rumahnya,” tuturnya.

Baca juga : Aparsi Sebut RPP Kesehatan Bakal Gerus Perekonomian Pasar Rakyat

Untuk pasar yang dibangun menggunakan APBN, Inkoppas meminta dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kios-kios yang dibangun pemerintah tidak terbengkalai kosong.

"Selama ini, pembangunan pasar oleh pemerintah pusat sering kali tidak berkoordinasi dengan koperasi atau asosiasi pedagang, sehingga pedagang enggan pindah dan anggaran negara terbuang sia-sia," ungkapnya.

Andrian juga mengapresiasi respons Menteri Perdagangan Budi Santoso. Hanya sekitar dua pekan setelah audiensi pada 20 Februari lalu, seluruh pemangku kepentingan sudah dikumpulkan untuk merumuskan solusi konkret mendapat apresiasi dari Andrian.

“Saya cukup berterima kasih dengan Pak Menteri, cukup cepat merespons. Dari 20 Februari kita berdialog, hari ini langsung dikumpulkan dan kita menemukan resolusi,” pungkasnya. (M-3)