Jaksa Agung Bantah Intervensi Penanganan Perkara

JAKSA Agung HM Prasetyo membantah informasi yang menyebut dirinya pernah mengintervensi penanganan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju.

"Pimpinan kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung HM Prasetyo, ketika menanyakan penanganan perkara kepada bawahannya adalah hal yang biasa dan itu berlaku terhadap kajati lainnya. Apalagi terhadap perkara yang menarik perhatian publik," ujar Prasetyo melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, Rabu (28/8).

Baca juga: Syamsuddin Haris Sebut Isu Agama tidak Laku dalam Pemilu

Dugaan adanya intervensi itu dikemukakan oleh calon pimpinan KPK Johanis Tanak saat sesi wawancara dan uji publik Capim KPK di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (28/8). Johanis yang kini menjabat Direktur Tata Usaha Negara Kejagung juga pernah bertugas sebagai Kajati Sulteng.

Apabila pimpinan Korps Adhyaksa menanyakan perkembangan penanganan perkara kepada bawahannya, terang Mukri, langkah tersebut jangan disimpulkan sebagai upaya untuk mengintervensi.

"Kenyataannya justru Jaksa Agung memerintahkan supaya penanganan perkara tersebut dilakukan secara proporsional, profesional, dan obyektif," kata dia.

Mukri menambahkan, Jaksa Agung Prasetyo juga menepis anggapan adanya intervensi kasus karena pihak yang berperkara merupakan anggota partai politik. Sebelumnya, dalam sesi wawancara itu Johanis menyebut bahwa Prasetyo sempat menerangkan Bandjela Paliudju menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai NasDem Sulteng.

"Jika dikaitkan-kaitkan dengan partai politik, itu tidak benar. Terkait dengan kader NasDem, hal itu tidak benar. Tidak ada kaitannya (penanganan perkara) dengan kader NasDem," pungkasnya.

Dalam perkara korupsi dana operasional gubernur tahun 2006-2011 dan TPPU, Bandjela dituntut 9 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp7,78 miliar subsider 4 tahun penjara.

Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Palu justru memutus bebas. Jaksa penuntut umum (JPU) selanjutnya mengajukan permohonan kasasi dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Jaksa penuntut umum (JPU) selanjutnya mengajukan permohonan kasasi dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor: 1702K/Pid.Sus/2016 tanggal 17 April 2017.

Walhasil, Bandjela kini meringkuk di balik jeruji besi setelah divonis 7 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta wajib membayar uang pengganti Rp7,78 miliar subsider 3 tahun penjara. (Gol/A-5)