Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Pihaknya sempat memanggil pemilik PT Meraseti Logistik Indonesia pada hari itu sebagai saksi. Namun, yang bersangkutan disebut tidak memenuhi panggilan tanpa penjelasan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menguraikan, lima saksi itu adalah BIS selaku analis perdagangan ahli muda pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu)
"Bahwa setelah besi atau baja dan baja paduan masuk ke wilayah Indonesia, kemudian oleh keenam korporasi itu dijual ke pasaran dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal,"
Dalam perkara tersebut, perusahaan Budi yang bergerak di bidang pengurusan jasa kepabeanan menjadi perantara enam perusahaan importir ke Direktorat Impor pada Ditjen Daglu Kemendag.
Kejagung telah menyeret seorang purnawirawan TNI berinisial IS sebagai tersangka. IS merupakan perwira penghubung saat peristiwa Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014.
"Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan RI."
Keputusan pemecatan Pinangki itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021.
"Apakah relevan kira-kira Mendag nanti diperiksa, nanti kita lihat sesuai dengan fakta yang relevan nanti," jelas Supardi
Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengungkap, sampai saat ini, BHL belum memenuhi panggilan penyidik.
Supardi menjelaskan peranan dari keenam tersangka korporasi tersebut. Pada kurun waktu tahun 2016-2021
Meski belum menetapkan tersangka, jajaran Gedung Bundar telah menggeledah tiga lokasi sejak 18 Mei 2022.
Rustamadji merupakan mantan Direktur PT Handayani Membangun sekaligus buronan korupsi tukar guling aset tanah milik Pemprov Jawa Tengah di Semarang.
Jajaran Jampidsus Kejagung telah menyita dan menyegel 19 kontainer berisi tekstil
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Surat protes itu dilayangkan dengan tembusan surat ke Jaksa Agung, Irwasum, Kompolnas dan Komisi III DPR.
Setidaknya sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penolakan itu disampaikan dalam sidang putusan sela pada Rabu (25/5). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Brigjen Faridah Faisal
JAM-Pidmil) melakukan pelacakan aset dua tersangka kasus dugaan korupsi terkait Tabungan Wajib Prajurit TNI Angkatan Darat (TWP-AD) sejak Selasa (24/5)
"Tim pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan sudah diperintahkan melakukan pemeriksaan atas kejadian tersebut. Kita tunggu hasilnya."
Kejagung mengapresiasi rencana pemerintah membentuk tim lintas kementerian atau lembaga (K/L) untuk memberantas praktif mafia tanah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved