Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MOMENTUM peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga bertemu dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin untuk berdiskusi mengenai upaya perlindungan anak dan perempuan, serta pola penegakan hukum dalam penanganan terhadap praktek kekerasan seksual sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Rabu, (13/7).
Pada pertemuan tersebut, Menteri PPPA dan Jaksa Agung membahas kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, upaya perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.
Sinergi dan komitmen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) beserta Kejaksaan RI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menyikapi dan menuntaskan maraknya kasus kekerasan yang kian hari kian meningkat, khususnya pada anak dan perempuan.
Terlebih, lahirnya UU TPKS memberikan angin segar dan membawa harapan baru bagi masyarakat khususnya para korban terkait dengan kepastian hukum dimana pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihannya merupakan kewajiban negara serta dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
“Tren meningkatnya jumlah laporan kasus di tengah menurunnya prevalensi kekerasan secara umum merupakan hal yang cukup baik, artinya masyarakat mulai berani untuk membuat laporan pengaduan melalui saluran layanan pengaduan yang tersedia, salah satunya Layanan Pengaduan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Hal ini menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat yang siap melindungi serta menangani anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan,” tutur Menteri PPPA.
Menyikapi hal tersebut, Menteri PPPA mengemukakan kehadiran negara di tengah masyarakat perlu semakin ditajamkan keberadaannya dengan kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani laporan-laporan yang diterima sehingga korban mendapatkan perlindungan dan keadilan, terutama pada proses hukum. Tidak hanya penanganan semata, pencegahan dari hulu ke hilir pun harus menjadi prioritas.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Keluarga Berperan Penting Cegah Kekerasan Seksual Anak
“Untuk memberikan efek jera, diperlukan komitmen para pihak, khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan keadilan dan hak-hak kepada korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan hukuman yang maksimal,” ujar Menteri PPPA.
Jaksa Agung menerangkan kepedulian luar biasa Kejaksaan Republik Indonesia atas perkara-perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan, terutama dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang belakangan ini bermunculan di permukaan. Jaksa Agung memastikan Kejaksaan RI sebagai salah satu APH, memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan dan hak-hak kepada korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
“Kami berkomitmen untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban dengan menerapkan hukuman yang maksimal sehingga tidak ada lagi anak dan perempuan yang berjatuhan menjadi korban kekerasan atas perbuatan keji dan tidak bertanggung jawab, apalagi, dengan telah diundangkannya UU TPKS. Kejaksaan RI akan terus mendukung percepatan implementasi UU TPKS beserta peraturan turunannya sehingga dapat dengan segera diterapkan,” ujar Jaksa Agung.
Menyambut baik komitmen dan antusiasme Jaksa Agung beserta jajarannya, Menteri PPPA menyampaikan perlu adanya peningkatan kapasitas APH dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan teknis lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Keadilan Gender, serta peningkatan efektivitas instrumen layanan yang diselenggarakan APH, tenaga layanan pemerintah, lembaga layanan berbasis masyarakat, termasuk implikasi pada percepatan penanganan dan penghapusan reviktimisasi pada korban.
Selain berdiskusi mengenai upaya perlindungan anak dan perempuan, Menteri PPPA memberikan penghargaan kepada Jaksa Agung atas upayanya dalam penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Menteri PPPA berharap pertemuan baik ini menjadi awal dari kerjasama berkelanjutan dengan Kejaksaan RI dalam proses penanganan dan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya pada tindak pidana kekerasan seksual. (OL-4)
Kuatkan Ekosistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Jawa Timur Lewat Kerja Sama Multisektor
ANAK-anak yang bahagia dan canda tawa mereka mewarnai dunia. Momen Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2025 memberikan ruang untuk merayakan dengan kegiatan yang seru.
Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024, kekerasan kepada anak baik fisik, digital, hingga seksual masih menjadi masalah yang harus ditangani.
Kementerian PPPA juga dikatakan sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Hari Anak Nasional.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, memaparkan beberapa dampak buruk penggunaan gawai bagi anak-anak.
Sejak Januari hingga 14 Juni 2025, pelaporan yang masuk di Kementerian PPPA lebih dari 11.800. Kemudian laporan meningkat tajam menjadi sekitar 13 ribu per 7 Juli 2025.
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
WARTAWAN Senior Usman Kansong menilai bahwa pendekatan hukum dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hingga kini masih tersendat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
PEMBENAHAN mutlak diperlukan di sejumlah sektor untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
KETUA Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan terdapat implikasi jika tidak memaksimalkan UU TPKS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved