Senin 25 Juli 2022, 15:05 WIB

5 Petinggi Garuda Indonesia Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi

Siti Yona Hukmana | Politik dan Hukum
5 Petinggi Garuda Indonesia Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi

Antara
Pesawat Bombardier CRJ1000

 

PENYIDIK Kejaksaan Agung memeriksa lima petingi Garuda Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dalam Pengadaan Pesawat Udara pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk periode 2011-2021. 

"Saksi-saksi yang diperiksa yaitu SM selaku VP Network Planning & Alliance PT Garuda Indonesia (persero) Tbk periode Mei 2017- Februari 2019," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (25/7).

Kedua, DKR selaku Direktur Utama Garuda Indonesia Holiday (GIH) France SAS Tahun 2018-2022. Ketiga, TM selaku VP Operation Planning & Control PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2009-2017. Keempat, SDS selaku Financial Accounting Analyst PT Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun 2011-2014. Kelima, FR selaku Vice President Accounting PT Garuda Indonesia (persero) Tbk.

"(Kelima saksi) diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2011-202," ujar Ketut.

Baca juga: Agar Tidak Komplikasi, KPK Diminta Tidak Tangkap Mardani Maming

Ketut tak membeberkan hasil pemeriksaan karena masuk materi penyidikan. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.

Diektahui Kejagung menetapkan lima tersangka dalam kasus pengadaan pesawat Bombardier CRJ1000 dan ATR 72-600. Yakni Vice President Strategic Management Office Garuda periode 2011-2012 Setijo Awibowo, Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda periode 2009-2014 Captain Agus Wahjudo, Vice President Treasury Management Garuda periode 2005-2012 Albert Burhan, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda, Emirsyah Satar (ES) dan mantan Direktur PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo (SS). (P-5)

Baca Juga

Antara

LPSK Ingin Ada Tahanan Khusus Bagi Justice Collaborator

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 23:23 WIB
Hingga saat ini, LPSK belum memiliki rutan khusus untuk justice collaborator. Sebab, hal itu secara administratif berada di bawah...
MI/Susanto

PDIP Buka Peluang Koalisi, Golkar: Tak akan Keluar dari KIB

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 22:51 WIB
Alasan Golkar tak akan meninggalkan KIB karena merupakan inisiator koalisi pertama Pemilihan Presiden (Pilpres)...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Kantongi 5 Surat Kuasa untuk Laporkan FS dan PC

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 22:08 WIB
Terkait aliran dana yang keluar dari rekening Brigadir Yosua sebesar Rp200 juta tersebut, dia menjelaskan pihaknya sudah melakukan analisis...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya