Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikannya pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-62 di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/7).
Berkaca dari pemilu sebelumnya, kata Burhanuddin, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap mencuat, tak terkecuali ASN Kejaksaan. Ia menyebut, ASN Kejaksaan sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan di bidang penegakan hukum tidak akan lepas dari sorotan publik.
"Karena dinilai berpotensi mampu menggerakkan kepentingan sosial dan kepentingan politik yang berada di sekitarnya," kata Jaksa Agung.
"Untuk itu, saya imbau agar segenap insan Adhyaksa wajib bersikap netral," imbuhnya.
Burhanuddin mengatakan sikap netral jajarannya sangat diperlukan untuk mewujudkan atmosfer demokrasi dan penegakan hukum yang sejuk, kondusif, dan tidak berpihak, khususnya dalam mencegah polarisasi politik.
Baca juga: AHY Ajak Generasi Muda Siapkan Kader Terbaik Menangi Pemilu 2024
Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa Kejaksaan berperan menciptakan stabilitas situasi melalui penegakan hukum yang kondusif. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan mendongkrak iklim investasi sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah yang fokus pada pemulihan ekonomi nasional.
"Bergeraknya iklim investasi yang sehat dalam pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan kepastian hukum, karena eksistensi kepastian hukum akan menjamin kelangsungan investasi, sehingga penegakan hukum yang berkepastian menjadi sebuah keharusan," tukas Burhanuddin.
HBA Ke-62 mengambil tema Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi. Upacara peringatan dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa Agung Sunarta, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, para pejabat di lingkungan Kejagung, serta para mantan Jaksa Agung.(OL-5)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved