Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikannya pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-62 di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/7).
Berkaca dari pemilu sebelumnya, kata Burhanuddin, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap mencuat, tak terkecuali ASN Kejaksaan. Ia menyebut, ASN Kejaksaan sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan di bidang penegakan hukum tidak akan lepas dari sorotan publik.
"Karena dinilai berpotensi mampu menggerakkan kepentingan sosial dan kepentingan politik yang berada di sekitarnya," kata Jaksa Agung.
"Untuk itu, saya imbau agar segenap insan Adhyaksa wajib bersikap netral," imbuhnya.
Burhanuddin mengatakan sikap netral jajarannya sangat diperlukan untuk mewujudkan atmosfer demokrasi dan penegakan hukum yang sejuk, kondusif, dan tidak berpihak, khususnya dalam mencegah polarisasi politik.
Baca juga: AHY Ajak Generasi Muda Siapkan Kader Terbaik Menangi Pemilu 2024
Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa Kejaksaan berperan menciptakan stabilitas situasi melalui penegakan hukum yang kondusif. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan mendongkrak iklim investasi sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah yang fokus pada pemulihan ekonomi nasional.
"Bergeraknya iklim investasi yang sehat dalam pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan kepastian hukum, karena eksistensi kepastian hukum akan menjamin kelangsungan investasi, sehingga penegakan hukum yang berkepastian menjadi sebuah keharusan," tukas Burhanuddin.
HBA Ke-62 mengambil tema Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi. Upacara peringatan dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa Agung Sunarta, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, para pejabat di lingkungan Kejagung, serta para mantan Jaksa Agung.(OL-5)
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Strategi Kejaksaan menelusuri fenomena regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan vendor sangat krusial dalam kasus ini.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved