Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikannya pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-62 di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/7).
Berkaca dari pemilu sebelumnya, kata Burhanuddin, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap mencuat, tak terkecuali ASN Kejaksaan. Ia menyebut, ASN Kejaksaan sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan di bidang penegakan hukum tidak akan lepas dari sorotan publik.
"Karena dinilai berpotensi mampu menggerakkan kepentingan sosial dan kepentingan politik yang berada di sekitarnya," kata Jaksa Agung.
"Untuk itu, saya imbau agar segenap insan Adhyaksa wajib bersikap netral," imbuhnya.
Burhanuddin mengatakan sikap netral jajarannya sangat diperlukan untuk mewujudkan atmosfer demokrasi dan penegakan hukum yang sejuk, kondusif, dan tidak berpihak, khususnya dalam mencegah polarisasi politik.
Baca juga: AHY Ajak Generasi Muda Siapkan Kader Terbaik Menangi Pemilu 2024
Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa Kejaksaan berperan menciptakan stabilitas situasi melalui penegakan hukum yang kondusif. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan mendongkrak iklim investasi sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah yang fokus pada pemulihan ekonomi nasional.
"Bergeraknya iklim investasi yang sehat dalam pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan kepastian hukum, karena eksistensi kepastian hukum akan menjamin kelangsungan investasi, sehingga penegakan hukum yang berkepastian menjadi sebuah keharusan," tukas Burhanuddin.
HBA Ke-62 mengambil tema Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi. Upacara peringatan dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa Agung Sunarta, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, para pejabat di lingkungan Kejagung, serta para mantan Jaksa Agung.(OL-5)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved